Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Padang – Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, PSi, MSc, selaku Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan tertinggi dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional Presiden Republik Indonesia, yang diserahkan pada tanggal 29 November 2013 di Istana Negera yang diwakili Oleh Wapres Budiono.

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan  salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi yang luar biasa sekaligus untuk mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di daerah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika ditemui di rumah dinasnya, Selasa siang (3/11) yang didampingi Kepala Badan Ketahanan Sumbar Ir. Effendi dan Kepala Biro Humas Irwan, S.Sos, MM menyampaikan, ada tahapan seleksi oleh Tim Juri Penilai Ketahanan Pangan dari UI, UGM,  IPB, Unpad,  ITB, LSM, Staf Ahli Presiden dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dari 12 orang Gubernur yang diusulkan  mengikuti tes dan wawancara teknis hanya 5 orang yang mendapat penghargaan ini, antara lain Gubernur Jawa Barat, NTB, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kita patut bangga bahwa Sumatera Barat secara umum telah memenuhi standar yang baik, sehingga kita mendapat penghargaan terbaik ini.

Banyak sektor yang tergabung dalam penilaian ini, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, Koperasi UKM, serta sektor perindustrian. Karena itu penghargaan ini amat istimewa sekali, mudah-mudahan ini dapat lebih memotivasi kita memajukan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, ungkapnya

Selain itu kita juga mendapat penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2013 pada kategori Pelopor Ketahanan Pangan atas nama Syahrul Yondri dari kelurahan koto panjang Kota Payakumbuh, penemu/pengembang Tanaman Cabe Kopay. Untuk diketahui Cabe Kopay menjadi sorotan nasional sebagai sebuah keberhasilan meningkatkan kualitas cabe di Indonesia.

Kita juga mendapat penghargaan pada kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan  atas nama kelompok Tani Budidaya Tanaman Jeruk jenis Siam Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang diketuai oleh Datuk Bandaro Manih.

Kemarin kita juga mengusulkan Bupati Agam Ir. Indra Catri, namun belum beruntung. Tahun depan kita akan usulkan sebanyak-banyaknya, untuk keberhasilan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan kita di setiap daerah di Sumatera Barat, ujarnya. [humasprov]

irwan-prayitno.com

Menunggu Ledakan APBD Sumbar

Sebentar lagi mungkin masalah APBD Sumbar 2014 akan meledak. Soalnya, sampai saat ini, kumpulan uang rakyat itu belum juga disahkan. Sementara, tenggat waktunya, mestinya telah lewat. Apa pangkal masalahnya? Sebagai pengesah, Pemprov-DPRD, selalu saling menyalahkan.

Pemprov telah menyerahkan rencana APBD sesuai jadwal. Tapi, pembahasannya lambat, bainsuik bak umang-umang. Perjalanan dinas anggota DPRD sungguh padat dan rapat. Tiap-tiap wilayah seperti ingin dijajakinya. Ujung-ujungnya, apalagi kalau bukan duit. Pemilu telah dekat.
 

Giliran ada waktu, Sekda pula yang didiktenya. Katanya, Sekda saja tak cukup. Karena ia tak bisa mengubah apa-apa, mesti langsung gubernur. Ini disampaikan sekaligus protes terhadap rencana gubernur keluar negeri.
 

Gubernur pergi bersenang-senang meninggalkan tugasnya. Tapi kalau dewan jalan-jalan, itu murni tugas! Gubernur menyalahi aturannya sendiri untuk berhemat.

Untung, Gubernur Irwan Prayitno pernah menjadi anggota DPR tiga periode. Jadi, dia hafal betul “isi perut” kebanyakan anggota dewan kita. Sekolahnya, paling panjang pula, kendati rambutnya lebat, tak licin seperti kesan profesor. Kepala terkesan profesor, belum tentu profesor.
 

Gubernur Irwan terbilang sabar. Kadang didikte oleh hal-hal sepele. Soal survei masalah, dia juga yang ditembak. Bantuan sosial dan dana hibah, itu langganan kritik. Dibentur-benturkan dengan aturan Mendagri. Kehabisan akal, dana safari dakwah PKS yang disebut.
 

Dana ini seperti tukak. Irwan menulis, Allah Itu Ada (Singgalang, 1/3/13). Polisi mestinya mengusut tuntas.
Pada masanya, Gamawan Fauzi juga pernah berang terhadap anggota dewan. Puncaknya, mungkin tak hanya muak, tapi muntah melihat kelakuannya. Tentu saja Gamawan selalu unggul berpolemik dengan anggota dewan. Irwan, jangankan menang, podo pun rada sulit menyebutnya.
 

Padahal, prestasinya di mana-mana. Penghargaan tiap sebentar. Dikritik, penghargaan tak dirasakan manfaatnya di masyarakat, dia cuek. Jalan terus. Ada pula pamong senior seperti ingin mensinyalir bahwa penghargaan itu bisa dibeli. Ini sama saja dengan menuduh Presiden kita bisa dibeli, karena penghargaan itu juga ada dari Presiden. Mungkin soal itu dia lebih berpengalaman.
 

Anggota dewan ingin pokok-pokok pikirannya masuk dalam APBD. Pemprov berasumsi pokok-pokok pikiran anggota dewan itu bukan kewenangan Pemprov. Malah tak sedikit yang tak matang. Kalau bermasalah, Pemprov kena, anggota dewan aman-aman saja. (Singgalang, 21/11).
 

Kini, semua uang dalam APBD itu sudah habis dibagi. Konon, proposal anggota dewan masih banyak yang belum masuk. Apalagi, ini APBD terakhir bagi anggota dewan untuk periode ini. Yang tetap duduk, top. Yang tidak, gigit jari. Tak sedikit yang hilang, tak tahu lagi rimbanya.

Bila APBD 2014 tak disahkan juga, agenda pembangunan otomatis bisa terhenti. Seluruh rakyat akan merugi. Apalagi gaji pegawai juga di situ. Gubernur bisa saja mengeluarkan Pergub seperti APBD Solok Selatan dulu yang juga mentok. Ada kuat ini jelas merugikan rakyat. (*)

Erizal

Singgalang 7 Desember 2013

Penghargaan dari Menteri Perdagangan: Gubernur Sumbar Peduli Konsumen

Jakarta, Padek – Kepedulian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap upaya perlindungan konsumen di Sumbar, mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Politisi PKS itu mendapat penghargaan selaku Kepala Daerah peduli Konsumen.

Penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Swis Bel Hotel Jakarta, Rabu (27/11) itu, juga diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. ketiga provinsi itu dinilai memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

“Diharapkan agar peraih penhargaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Mereka tergerak untuk menjadi daerah berorientasi pada perlindungan konsumen,” ujar Gita Wirjawan.

Gita menegaskan, pemerintah akan terus mendorong upaya perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pelaku usaha bertanggung jawab dan mengedepankan etika perdagangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyebutkan perlindungan terhadap konsumen sangat penting, karena menyangkut aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta lingkungan dari penggunaan produk yang dibeli dan dikonsumsi atau digunakan.

Hal ini juga memperkuat keberadaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani perindustrian dan perdagangan dengan membentuk bidang pengawasan. Dengan begitu, pengawasan terhadap barang beredar di pasar bisa lebih intensif dilakukan.

“Kita juga mengalokasikan dukungan dana APBD yang meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan konsumen, sosialisasi, pengawasan, dan pelayanaan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Harapannya, UTTP bisa memenuhi standar teknis yang ditentukan sehinga konsumen tak dirugikan,” katanya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di kabupaten dan kota sebagai upaya semua UTTP yang digunakan ditera dan tera ulang. Pemprov juga mendorong terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten dan kota untuk melayani penyelesaian sengketa pelaku usaha.

Saat ini, menurut Irwan, sudah terbentuk BPSK di Padang, Padangpariaman, Bukittinggi, Kota Solok dan 
Padang panjang. “Insha Allah dalam waktu dekat, menyusul Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluhkota, Payakumbuh dan Kota Pariaman,” ujarnya.

Upaya lain, memberikan dorongan pemberdayaan konsumen dengan iklan layanan public melalui media elektronik dan televisi berupa imbauan menjadi konsumen cerdas. Misalnya, teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadarluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu (SNI) dan beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Di samping itu, di Sumbar sudah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. “Tim ini sekarang aktif melakukan pengawasan secara berkala terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yan beredar di tengah – tengah masyarakat,” katanya.

Padang Ekspres, 28 November 2013

Irwan Prayitno Calon Presiden dari PKS

PADANG – Partai Keadilian Sejahtera (PKS) menggelar Pemilihan Raya (Pemira) untuk menjaring nama-nama calon presiden RI dari kalangan internal partai. Dari nama yang mengapung, terdapat 22 tokoh PKS yang memiliki kapasitas tingkat nasional, salah satunya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
 

Pemira merupakan dinamika demokrasi arus bawah, bukan pertarungan para elit. Sebab seluruh anggota PKS di seluruh Indonesia punya hak untuk memilih Capres dari kalangan kader. Pemira dilaksanakan pada 29-30 November serentak di seluruh Indonesia.
 

“Kita akan lakukan pemilihan internal PKS guna menjaring calon presiden 2014. Seluruh kader mempunyai hak untuk memilih. Di Sumbar hampir 30 ribu orang yang terlibat,” kata Ketua DPW PKS Sumbar Trinda Farhan Satria saat berkunjung ke Harian Singgalang yang diterima Pemimpin Redaksi, Khairul Jasmi.
 

Menurut Trinda, penting bagi PKS mulai membicarakan calon presiden untuk 2014, mengingat soal kepemimpinan nasional bagian yang tidak terpisahkan dari hajatan politik tahun depan.
 

“PKS berharap kepemimpinan periode berikutnya mampu membawa Indonesia meniti gelombang sejarah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera dan bermartabat di mata dunia,” katanya.

Ia menjelaskan kegiatan penjaringan capres tersebut diwadahi sebuah badan pekerja di bawah majelis Syuro yang disebut Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang diketuai Sekjen DPP PKS. Anggotanya terdiri dari sembilan orang yang merupakan perwakilan dari lembaga tinggi partai seperti DPP, MPP dan DSP.
 

Trinda berharap dengan kegiatan Pemira Capres RI di PKS ini dilangsungkan serentak itu, kader agar menjaring aspirasi masyarakat dan simpatisan di wilayah masing-masing sebelum pelaksanaan pemilihan.
 

Terkait soal penjaringan capres dari luar kader, ia mengatakan masalah tersebut sedang dalam kajian khusus LPPK. “Untuk saat ini, gelombang arus bawah sangat ingin memajukan tokoh Capres dari kader terlebih dahulu karena meyakini kader-kader PKS sudah cukup mumpuni untuk ditawarkan kepada publik sebagai pemimpin nasional,” ungkapnya.
 

Dikatakan, PKS adalah partai yang lahir dari rahim reformasi 1998 dan selama 15 tahun telah membina kader-kader utamanya menjadi pemimpin di semua tingkatan.
 

“Arus bawah kader PKS kini secara mayoritas menghendaki kader-kader tersebut maju menjadi salah satu calon presiden 2014. Kini saatnya kader memilih salah satu kader-kader terbaik yang dimiliki PKS untuk memimpin bangsa ini kedepan,” pungkasnya.
 

Di antara 22 nama tokoh yang mengemuka itu, Abdul Gani Kasuba (Wagub Maluku Utara), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Anton Apriyantono (mantan Mentri Pertanian), Fahri Hamzah (anggota DPR RI), Gatit Pujo Nugroho (Gubernur Sumut), Irwan Prayitno (Gubernur Sumbar), Anis Matta (presiden PKS), Hidaya Nur Wahid (Ketu F-PKS DPR RI), M. Nasir Jamil (anggota DPR RI), M. Sohibul Imam (Wakil Ketua DPR RI), M. Taufik Ridlo (Sekjen PKS), M. Yusuf Asyari (mantan Menteri Perumahan), Mahfudz Siddik (anggota DPR RI), Mahfudz Abdurrahman (anggota DPR RI), Mustafa Kamal (anggota DPR RI), Nur Mahmudi Ismail (Walikota Depok), Salim Segaf Aljufri (Menteri Sosial), Suharna Surapranata (mantan Menristek), Surahman Hidayat (anggota DPR RI), Suswono (Menteri Pertanian), Tifatul Sembiring (Menkominfo), dan Untung Wahono (Ketua MPP PKS).  (105)

Singgalang

Kisah TKW Asal Surabaya yang Mendapat Warisan 9,5 M

Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Surabaya yang telah merawat dengan kasih sayang dan telaten terhadap majikannya di Singapore yang telah lansia telah memetik hasilnya.

Sulastri, 30, diwariskan uang 1 juta dollars Singapore atau sekitar Rp 9,5 millar oleh majikan yang meninggal dunia. Majikannya adalah seorang mantan kepala sekolah dasar, Khoo Guat Neo, yang hidup sebatang kara, meninggal dunia tahun lalu pada usia 92 tahun. Dua minggu lalu, Sulastri kembali ke Singapore. Bukan hanya untuk mengurus uang yang diwariskan kepadanya, tetapi juga untuk mendoakan majikannya yang baik hati tersebut.

Sulastri dikenal sangat telaten mengurus majikannya yang memang sudah lansia. Mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, mengantarkan majikannya berobat sampai mengantar ke salon potong rambut.

“Dia (Sulastri) selama ini selalu tersenyum kepada semua orang. Tapi, saat Nyonya Khoo meninggal dunia, dia sangat sedih dan menjadi pendiam,” ujar R.S. Sanga, 64, pengelola Yew Lian Park Resident tempat Nyonya Khoo beristirahat untuk selamanya seperti yang dikutp The Strait Times.

Nyonya Khoo mewariskan 1/3 harta yang dimilikinya kepada Sulastri, sedangkan sisanya, sebanyak $760 ribu (sekitar Rp 7 miliar) disumbangkan kepada rumah sakit Kwong Wai Shiu, $200 ribu (Rp 1.8 miliar) diberikan kepada penata rambutnya, $100 ribu (Rp 900 jutaan) kepada Yayasan pencinta kucing (Cat Welfare Society), dan juga kepada dokter pribadinya serta keponakannya.

Moral :

1. Dengan atau tanpa warisan pelayanan, kasih dan setia Sulastri kepada majikannya sangat luar biasa.

2. Kalau manusia yang banyak kelemahan bisa menghargai pelayanan, kasih dan setia kita, apalagi Tuhan yang maha kaya

3. Pelayanan, kasih dan setia, lakukanlah semua itu seperti kepada Tuhan

NOTE: Sumber dari Strait Times, Singapore via http://www.citizenjurnalism.com/hot-topics/tkw-dapat-warisan-rp-95-milar-setelah-13-tahun-merawat-majikan-di-singapore/
via FB Widarto Adi


milis PKS Depok

Krisis BBM Terparah, PBB Bagikan Bahan Bakar Bantuan Turki ke Jalur Gaza

Jakarta  - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis mulai membagikan bahan bakar di Gaza agar prasarana penting tetap berjalan saat kekhawatiran akan bencana kesehatan tumbuh akibat tumpukan sampah dan limbah, kata pejabat.

"Bahan bakar datang mulai hari ini melalui Kerem Shalom (perlintasan barang dengan Israel), yang dibeli UNRWA dan dibagikan oleh PBB," kata koordinator khusus Timur Tengah badan dunia itu, Robert Serry, pada jumpa pers di Gaza utara.

"Itu tidak menyelesaikan bencana bahan bakar di Gaza, tapi kami harap menjadi jaring pengaman hingga dua hingga tiga bulan untuk prasaran utama di sini," tambahnya.

Pengumuman Serry itu keluar saat wilayah Palestina keloaan Hamas itu menderita bencana bahan bakar paling parah dalam sejarah, dengan pemadaman listrik sehari-hari hingga 16 jam.

Rumah sakit, sarana air bersih dan kesehatan, tempat usaha dan rumah pribadi terpukul bencana itu. Serry menyatakan telah melihat luapan di pembuangan limbah di kota Gaza pada pekan lalu sebagai akibat dari kekurangan bahan bakar.

"Berkat sumbangan Turki, saya dapat memberitahu Anda bahwa tempat itu mendapatkan bahan bakar, yang dibutuhkan untuk terus bekerja," katanya.

Sejak Minggu, Jalur Gaza mengandalkan gerobak keledai untuk membersihkan jalan akibat kekurangan bensin untuk truk sampah.

Pejabat memperingatkan peningkatan gunungan sampah mengancam kesehatan bagi daerah kantong berpenduduk 1,7 juta jiwa itu.

Pada 1 November, badan daya Hamas mengumumkan bahwa satu-satunya pembangkit listrik Gaza, yang memasok 30 persen dari kebutuhan listriknya, berhenti bekerja akibat tidak cukup bahan bakar.

Hamas menyatakan pemadaman listrik itu akibat Mesir menghancurkan terowongan lintas batas, yang digunakan untuk membawa diesel, dan menuduh pemerintah Palestina dukungan Barat menaikan harga bahan bakar.

Sejak awal 2011, terowongan penyelundupan itu menjadi jalur utama pasokan bahan bakar ke wilayah tersebut.

Pasokan itu hampir sepenuhnya kering pada musim panas ini setelah tentara Mesir mulai menghancurkan terowongan tersebut dengan sungguh-sungguh sesudah penggulingannya Presiden Mohamed Moursi pada Juli, yang dengan cepat merusak hubungan Hamas dengan Kairo.

Kekurangan bahan bakar memperparah keadaan kemanusiaan di Gaza, yang ketat dikucilkan Israel sejak 2006 sesudah pejuang menculik seorang tentara Israel.

republika.co.id

Tiga Nama Sering Disebut-sebut di PKS

JAKARTA — Menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2014- 2019, Partai Keadilan Sejahtera belum menentukan kandidat yang akan diusung. Namun, ada tiga nama kader yang sering disebut-sebut akan diusulkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Anggota Majelis Syura PKS, Tubagus Sunmandjaja, Senin (11/11), menuturkan, Majelis Syura secara resmi belum membahas capres yang akan diusung PKS. Di PKS, pemilihan dan penetapan siapa kandidat yang akan diusung atau didukung menjadi kewenangan Majelis Syura. Lembaga ini beranggotakan 99 orang yang di dalamnya terdapat perwakilan dari tiap-tiap provinsi.

Meski belum ada pembahasan resmi, ada sejumlah kader PKS yang disebut-sebut akan diusulkan menjadi capres atau cawapres. ”Ada tiga yang lebih banyak disebut teman-teman,” tutur Sunmandjaja.

Ketiga kader itu adalah Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Ada juga nama lain yang disebut-sebut seperti Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Anggota Majelis Syura lain, Refrizal, menambahkan, ada pula pengurus daerah yang menyebut nama mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid. Ada juga yang menyebut nama Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Meski sudah banyak nama kader yang muncul, PKS belum mengiventarisasi usulan dari daerah. Begitu pula nama-nama bakal capres dari eksternal PKS belum diinventarisasi. Namun, kata Refrizal, hal itu bukan berarti PKS tidak memikirkan capres- cawapres yang akan diusung. PKS tidak ingin tergesa-gesa menetapkan capres atau cawapres karena ingin mengusung tokoh terbaik dan diinginkan rakyat.

”Kalau tokoh terbaik tetapi tidak diinginkan rakyat, ya buat apa? Karena itu, kami sedang mencari tokoh terbaik yang juga diinginkan rakyat,” katanya.

Sunmandjaja menjelaskan, strategi yang dilakukan PKS dalam menjaring bakal capres-cawapres adalah menunggu usulan-usulan dari daerah. Nama-nama yang diusulkan kemudian dibahas, dipilih, dan ditetapkan oleh Majelis Syura, yang kemungkinan baru akan menggelar rapat pada Desember nanti.

Namun, Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho menjelaskan, PKS masih fokus menyiapkan pemenangan pemilu legislatif (pileg). Soal capres-cawapres dibicarakan setelah pileg.

PKS menargetkan 120 kursi di DPR. Sekitar 21,5 persen dari total kursi DPR. Dengan kepemilikan kursi sebanyak itu, PKS dapat mengusung sendiri capre-cawapres.

Peneliti senior Pol-Tracking Institute, Tata Mutasya, memprediksi PKS hanya mengincar posisi cawapres. PKS dinilainya berharap dapat mencalonkan kader dari PKS untuk berduet dengan capres dari partai-partai besar.

”Andai Joko Widodo maju dari PDI-P, mereka barangkali perlu koalisi dengan parpol Islam. Hal ini penting supaya ketika terpilih tidak ’digoyang’ oleh kelompok Islam,” kata Tata.

Pengamat Ridwan Saidi mengatakan, pemilih PKS harus diakui lebih solid. ”Lihat saja pengalaman kemenangan PKS di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Kasus korupsi tak menggoyahkan PKS,” ujar Ridwan, yang fasih menguraikan sejarah parpol. (NTA/RYO)

Kompas 13 November 2013

Pegawai Negeri Sipil

Banyak orang berpendapat bahwa profesi se­ba­gai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan lagi pro­fesi yang menarik. Alasannya, gaji PNS (sesuai stan­dar gaji secara nasional) re­latif ke­cil dibandingkan peng­hasi­lan seorang pengu­saha. Pe­ngem­bangan karir di PNS lam­bat dan tantangan pe­ker­jaan juga relatif kecil, ka­rena pekerjaan PNS cende­rung rutin sepanjang tahun.

Apa­lagi be­lakangan ini untuk ja­di gu­ber­nur, bupati, wali kota, atau men­teri, tidak ha­rus meniti ka­rir dari PNS se­per­ti dulu.  Un­tuk jadi politisi, anggota DPRD atau DPR juga tidak harus dari PNS.
Namun faktanya ternyata banyak juga mas­ya­ra­­kat kita yang masih memilih dan mengi­dam­kan PNS sebagai profesi mereka.

Buktinya, berita pe­ngu­­mu­man penerimaan CPNS (calon PNS) merupakan berita yang se­lalu dicari-cari dan ditunggu-tung­gu. Setiap ada lowongan CPNS di­bu­ka, belasan ribu atau bah­­kan pu­luhan ribu orang pe­lamar men­daftar. Padahal, jum­lah yang diterima cuma sebagian kecil saja.

Akibatnya persaingan untuk men­dapatkan posisi  PNS sema­kin ketat. Untuk lolos diterima jadi CPNS seperti lolos dari lu­bang jarum. Berbagai upaya pun di­lakukan, baik berupa upaya po­sitif maupun upaya negatif.  Upaya positif dilakukan dengan mempersiapkan diri secara baik. Mu­lai dari menekuni kuliah, se­hing­ga memperoleh indeks pres­­­­tasi yang tinggi, sesuai de­ngan syarat minimal calon PNS. Bisa juga dengan melakukan per­siapan yang baik untuk me­ngi­kuti ujian CPNS, baik dengan mempelajari soal-soal ujian dan meng­gali informasi yang berhu­bungan dengan ujian.

Cara-cara negatif banyak juga yang berusaha menem­puh­nya. Misalnya kasak-kusuk men­cari calo yang konon kata­nya bisa membantu agar bisa lulus CPNS, atau mencari “orangkuat” yang juga bisa menolong/mem-bac­king seseorang agar bisa di­te­rima jadi CPNS. Sejumlah uang pelicin atau materi dalam berbagai bentuk mereka siapkan demi melaksanakan hajat untuk bisa menjadi PNS.

Dalam masa kepemimpinan kami sebagai gubernur Suma­tera Barat, tidak ada istilah calo atau uang pelicin. Semua tes di­la­ku­kan secara baik dan benar, tes di­lakukan mengunakan me­to­de ter­baru dan terbaik yang te­l­ah ter­­bukti kehandalannya. Juga ti­dak ada istilah koneksi atau fa­mili. Kalau memang tidak lu­lus dan tidak memenuhi sya­rat, siapa pun dia, adik kandung sekali pun, tidak bisa menjadi CPNS.

Yang menarik, ada catatan oleh hampir semua kepala SKPD yang telah menerima dan mem­pe­kerjakan CPNS baru hasil tes dan seleksi tersebut. ”Iyo pueh dan sanang kami mamakai mereka, Pak,” ujar sejumlah ke­pala SKPD. Menurut kepala-ke­pala SKPD, CPNS-CPNS baru ter­sebut nyaris tak ada cacatnya, si­kap, kinerja dan kualitas inte­lek­tual mereka benar-benar bisa diandalkan.

Dalam perjalanan waktu dan pe­kerjaan sehari-hari, CPNS/PNS yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas juga akan ter­lihat berbeda nyata. Mereka yang berkualitas akan segera nampak kinerja dan prestasinya se­dangkan yang tidak juga akan te­r­lihat. Yang tidak berkualitas le­bih banyak berleha-leha dan be­rusaha membuang-buang wak­tu, me­reka akan tersisih de­ngan sen­dirinya.  Ada atau ti­dak mere­ka di kantor, sama saja.

Bukankah dengan mema­k­sa­kan diri, apalagi dengan cara-ca­ra yang tidak benar untuk men­jadi PNS hanya akan mem­buang-buang waktu, kesem­pa­tan dan uang saja? Negara pun jadi sia-sia menggaji orang yang ti­dak berguna seumur hidup, bah­kan sampai pensiun? Halal­kah uang yang mereka terima dan mereka berikan kepada anak istrinya?

Karena itu menurut saya tidak adanya gunanya memak­sa­kan diri menjadi PNS dengan ber­bagai cara, apalagi meng­gu­nakan uang pelicin dan cara-cara yang tidak terhormat lain­nya. Lu­lus jadi CPNS, lalu jadi pecun­dang, karir tak pernah beranjak naik, jadi mentimun bungkuk istilahnya, untuk apa? Lapangan kerja lain masih terbuka luas.

Mari kita jaga bersama agar seleksi CPNS tahun ini berjalan baik dan benar, tanpa calo, tanpa uang pelicin, juga tanpa beking-membeking. Tentu saja menjadi ke­wajiban dan tanggung jawab bu­pati/wali kota di daerah m­a­sing-masing mengawalnya. Insya Allah jika seleksi dilaku­kan dengan baik dan benar, akan di­peloreh PNS yang baik dan be­nar pula. Pada akhirnya, me­reka nantinya akan menjadi aparat negara yang baik dan mampu menyelesaikan masa­lah-masa­lah negara dan me­nga­yomi mas­yarakat dengan baik pula.

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 16 November 2013

Pokja AMPL Sumbar Terbaik di Indonesia

Padang – Pokja  Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Sumbar, dinobatkan sebagai Pokja AMPL dengan kinerja terbaik di Indonesia, pada kategori Peran Provinsi dalam Konsistensi Peningkatan Capaian Lingkungan.

Prestasi tersebut diraih pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) II, di Balai Kartini Jakarta 29-31 Oktober 2013.

Pokja AMPL Provinsi Sumbar, dinominasikan bersama dengan Pokja AMPL Provinsi NTT dan NTB. Berdasar penilaian dari Pokja AMPL Nasional bersama denan Waspola Facility dan juri independen dari perguruan tinggi, LSM dan unsur media massa serta para pemerhati pembangunan AMPL tingkat nasional, Pokja AMPL Sumbar diunggulkan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan AMPL di Sumbar dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs, terutama Goal 7c.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya komitmen Pokja AMPL Provinsi Sumbar dalam bekerjasama dengan para stakeholder lainnya terhadap sektor air minum dan sanitasi. Konsistensi perencanaan pembangunan AMPL di Sumbar yang dimotori Pokja AMPL Sumbar terlihat, dengan dicantumkannya kebijakan dan target peningkatan akses air minum dan sanitasi yan layak, dalam dokumentasi RPJMD Sumbar 2010 – 2015.

Kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen bersifat detail dan implementatif dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs (RAD MDGs) Sumbar tahun 2011 – 2015 dan dalam dokumentasi Renstra AMPL Sumbar tahun 2011 – 2015, sebagai wakil pemerintah di daerah, Pokja AMPL nasional menilai, Pokja AMPL Sumbar telah berhasil melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengarusutamaan pembangunan AMPL di daerah. Hal ini disadari, bahwa kunci sukses percepatan pencapaian target pembangunan AMPL di Provinsi Sumbar harus mengikutsetakan seluruh elemen pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Rahmad Syahni (Kepala Bappeda Sumbar) mengatakan, beberapa upaya advokasi, fasilitasi dan dukungan dibuktikan dengan telah terbentuknya Pokja AMPL di seluruh kabupaten/kota, sebagai lembaga yang mewadahi stakeholder kunci dalam pembangunan AMPL di kabupaten/kota.

Pokja AMPL Sumbar, merupakan satu – satunya pokja yang berhasil dalam waktu singkat mengadvokasi lebih dari 94 persen pemerintah kabupaten/kota di suatu provinsi. “Sebanyak 18 Kabupaten/kota ikut serta dalam program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) sejak tahun 2006 hingga 2013. Selain itu, juga telah melakukan fasilitasi dan dukungan pendampingan penyusunan dokumen PPSP di kabupaten/kota,” ungkap Irwan.

Dukungan lainnya, fasilitasi dalam bentuk penyusunan dokumen renstra AMPL kabupaten/kota dan verifikasi dokumen RAD AMPL kabupaten/kota dalam menjaga sinergitas perencanaan dengan provinsi dan nasional. Sebagai upaya menjaga konsistensi setiap tahunnya terhadap kelembagaan Pokja AMPL Sumbar dengan dukungan dari Pokja AMPL nasional dan Waspola Facility dan WSP serta Bank Dunia melakukan penguatan kapasitas amggota Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal ini agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan AMPL dapat berjalan sesuai dengan pencapaian MDGs tahun 2015,” harap Irwan.

Pada 2013, Pemprov melalui Pokja AMPL provinsi merupakan satu – satunya yang melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan metoda Service Delivery Assessment (SDA) atau melakukan penilaian kinerja pelayanan AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuannya, agar Pemprov dan kabupaten/kota dapat menilai dan menganalisa secara mandiri, bagaimana penilaian pelayanan AMPL yang telah dilakukan selama ini kepada masyarakat. “Apakah dinilai telah berhasil atau tidak? Selain itu, juga agar para aktor pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung sumbatan permasalahan pembangunan AMPL di daerah. Baik itu dilihat dari sisi kebijakan, perencanaan anggaran, pengeluaran, ekuitas, hasil, operasional dan manjemen serta penggunaan,” tambahnya.

Pembentukan penyadaran kepada seluruh stakeholder merupakan kunci pembangunan AMPL di kabupaten/kota. Karena itu, juga dilaksanakan pengembangan konsep horizontal learning, yakni pembelajaran antara sesama yang setingkat, guna memperoleh wawasan dan pemahaman yan berasal best practice dari daerah yang telah lebih dahulu memulai suatu program. “Upaya ini dinilai sangat efektif dalam upaya mengajak kabupaten/kota dan para stakeholder lainnya untuk turut serta membangun komitmen dalam pelaksanaan pembangunan AMPL,” ulas Irwan.

Sebagai bentuk penggalangan komitmen di tingkat pimpinan daerah, Pokja AMPL provinsi juga telah memfasilitasi ikrar bersama secara tertulis antara gubernur dan wakil gubernur Sumbar dengan bupati/walikota seluruh Sumbar pada 13 Juni 2011 di kabupaen Pasaman. Penggalangan komitmen dengan substansi yakni, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama provinsi meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penangulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015. Terutama dengan pemenuhan target peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Sumbar.

Posmetro, 6 November 2013

Istana Puji Penyaluran KUR Sumatera Barat

Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief memuji Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

“Tanpa hingar bingar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Sumatra Barat sampai Juli 2013 sudah mencapai Rp3,6 triliun. Salah satu terbesar realisasi di Indonesia,” ujar Andi.

Dia memaparkan, tahun lalu, realisasi KUR yang disalurkan tujuh bank di Sumbar mencapai Rp3 triliun. Pada 2011 realisasinya baru Rp1,8 triliun. Sejak Pemerintah menggenjot KUR yang dimulai pada 2007, peningkatan realisasinya setiap tahun mencapai 20-50%. Realisasi tahun ini masih akan terus bertambah. Penyaluran KUR sebesar itu sudah menyentuh 169.227 debitur. Ditargetkan seluruh pelaku UMKM di Sumbar yang melebihi 500.000 orang bisa mendapatkan KUR. 

Menurut Andi, penyerapan KUR terbesar terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada 2013, sektor tersebut menyerap Rp2 triliun dana KUR. Adapun sektor pertanian menyerap Rp773 miliar dan sektor industri pengolahan menyerap Rp131 miliar.

Andi mengatakan mayoritas pelaku UMKM di Sumbar bergerak di bidang perdagangan. Porsi mereka mencapai 99%. Karena itu, penyaluran KUR diprioritaskan di sektor tersebut. Selain itu, resiko kredit di sektor tersebut juga terhitung kecil, yakni hanya 2,5%.

Andi pun memuji sikap Gubernur Sumbar Irwan Prajitno yang memposisikan dana KUR sebagai hak masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya mempelajari karakter usaha masyarakatnya, mengadakan rapat reguler dengan delapan perbankan untuk mamastikan bahwa program wajib sebagai salah satu cara meredam kemiskinan dan mencipakan pengusaha lokal itu berjalan.

nurcholish@wartaekonomi.com

wartaekonomi.com 2 November 2013

Sumatera Barat Sumbang Produksi Beras Nasional 800.000 Ton Lebih

Padang — Sumatera Barat berharap bisa menyumbang 826.000 ton beras untuk mencapai target swasembada beras nasional yang membutuhkan pasokan produksi 10 juta ton. Hal itu menjadikan provinsi ini masuk dalam salah satu dari 12 provinsi penyangga produksi beras nasional.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan, pihaknya terus melakukan intensifikasi pertanian guna mencapai produksi pangan secara maksimal.
 
“Kami juga melakukan percepatan dan perluasan adopsi teknologi dan juga dari hasil riset-riset yang kita aplikasikan, peningkatan SDM, petani dan para penyuluh, juga berbagai upaya lainnya, seperti pengendalian hama penyakit,” kata Irwan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Pangan Sedunia di Padang, Kamis (31/10/2013).
 
Dia mengklaim, masyarakat Sumatera Barat selalu mengurangi konsumsi beras. Saat ini konsumsi beras di Sumatera Barat telah mencapai angka 117 kilogram per kapita per tahun. Adapun pada tahun 2012, konsumsi beras di Sumatera Barat mencapai 123 kilogram per kapita per tahun.
 
“Tentunya ini di bawah nasional yang 139 kilogram per kapita per tahun. Walaupun banyak restoran Padang kita berhasil mengurangi makan beras,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Irwan, dalam hal ekstensifikasi pertanian, pihaknya juga banyak memperoleh dukungan dari kementerian terkait, seperti teknologi cetak sawah dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dari Kementerian Pertanian.
 
Pihaknya juga memperoleh bantuan pembangunan infrastruktur dan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
 
Terkait diversifikasi pangan, Irwan menekankan pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat.
 
“Kemudian diversifikasi, kita juga selalu melakukan upaya-upaya dengan pola pangan kita di Sumatera Barat 77,5 dalam tahun 2012. Ini di atas nasional yang 75,4, menggambarkan kita di sini cukup berhasil atau setidaknya mengurangi terus-menerus makan beras bagi Sumatera Barat,” pungkasnya.

kompas.com 1 November 2013

Ketahanan Pangan

Menyimak fenomena yang terjadi saat ini, nampaknya “Perang Dunia” tak lagi merupakan ancaman  paling utama di abad ini, maupun abad mendatang. Di abad sebelumnya, perang dunia memang merupakan ancaman paling menakutkan. Negara-negara maju berlomba-lomba  membuat senjata canggih pemusnah massal agar bisa menjadi negara super power penguasa dunia.

Negara-negara maju seperti unjuk gigi memiliki senjata nuklir yang sekali pencet tombol bisa menghancurkan sebuah pulau dan membunuh jutaan orang. Senjata itu mereka namakan  ICBM (intercontinental balastic missile), peluru kendali antar benua. Senjata kimia dan biologis pun ikut diriset dan dikembangkan agar bisa menjadi senjata pembunuh massal yang ampuh.  Blok Barat ingin memusnahkan blok timur, demikian juga sebaliknya. Negara-negara non blok juga tak mau ketinggalan.

Namun kini topik tersebut seperti terlupakan,  perang dingin antara timur dan barat telah mencair. Perlombaan senjata tak lagi menjadi topik utama. Topik beralih menjadi masalah ketersediaan pangan dunia. Ancaman terbesar penduduk dunia saat ini adalah ketersediaan pangan bagi penduduk dunia yang telah mencapai  5 miliar jiwa lebih. Penduduk dunia terus bertambah, sedangkan lahan pertanian terus berkurang. Apalagi perubahan iklim global yang ekstrim, ikut menyebabkan menurunnya kuantitas maupun kualitas produksi  pangan.

Ketersediaan pangan menjadi masalah krusial di negara manapun di dunia, masalah pangan telah dianggap menjadi masalah keamanan . Di Indonesia dikenal dengan istilah ketahan pangan, di tingkat internasional gencar dibahas masalah food security. Gangguan terhadap ketersediaan pangan memang telah terbukti berdampak terhadap keamanan, ekonomi  bahkan politik suatu negara. Contohnya di negara kita, kurangnya pasokan kedelai saja misalnya, bisa menjadi topik hangat yang dibahas sampai ke tingkat nasional.

Menurut cacatan organisasi pangan dan pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa  (PBB), FAO (Food and Agriculture Organisation), hingga hari ini masih terdapat 826,6 juta penduduk dunia yang masih bertarung dengan kelaparan. Ini berarti, saat ini saja, hampir seperlima penduduk dunia masih dalam keadaan rawan pangan dan kelaparan. Jumlah ini diperkirakan terus akan bertambah secara pesat seiring dengan perjalanan waktu. Karena itu perlu dilakukan uapaya serius untuk mengatasi masalah tersebut.

Peduli dengan kenyataan ini, Organisasi Pangan dan Pertanian- Perserikatan Bangsa Bangsa (FAO – UN) menggagas untuk melaksanakan peringatan Hari Pangan Sedunia. Ide tersebut muncul pada konferensi  umum ke 20 FAO bulan November 1979. Lalu sejak tahun 1981 dilakukan peringatan Hari Pangan Sedunia dan hari lahir FAO tanggal 16 Oktober (1945) dipakai sebagai tanggal diperingatinya Hari Pangan Sedunia (HPS). Kini, HPS diperingati secara bersamaan di lebih dari 150 negara di dunia yang memiliki kepedulian yang sama.

Lalu apa yang harus kita lakukan, terutama di Sumatera Barat? Secara sederhana ada tiga langkah yang perlu dilakukan. Langkah tersebut adalah, serius mengembangkan usaha pertanian dan peternakan, terutama penghasil pangan. Kedua adalah penghematan dan efisiensi pangan. Langkah ke tiga adalah diversifikasi pangan.

Ke tiga langkah tersebut juga telah diprogram dan didukung oleh pemerintah secara nasional, tinggal keseriusan kita melaksanakan.  Tentu kita berharap program tersebut berjalan sukses di Sumatera Barat agar kebutuhan pangan bisa tercukupi, agar tidak ada kelaparan karena kekurangan pangan di ranah tercinta ini. Bahkan kita berharap Sumbar bisa berbuat lebih baik lagi, sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia. 

Mari kita jadikan peringatan HPS di Sumatera Barat tahun ini sebagai momentum untuk menjadi lumbung pangan terbaik di Indonesia. Langkah tersebut selain berdampak positif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat, tentu saja juga berdampak meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Insya Allah jika kita serius, pasti kita bisa.  ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres 31 Oktober 2013

Pasukan yang Terluka

Bagaimanakah nasibnya sekelompok pasukan yang sedang terluka bila menghadapi pasukan lawan yang sangat kuat, unggul secara jumlah dan peralatan tempur? Adakah masuk akal mereka akan menang dalam pertempuran tersebut?

Pasukan ini sedang terluka, lahir dan batin. Pucuk pimpinan sedang terluka. Beberapa panglima senior telah pergi menemui Rabbnya. Adapula sebagian personil yang membelot, menyempal dan keluar dari pasukan besar. Sebagian personil khusus juga ada yang telah jatuh kepada kesalahan dan pelanggaran. Banyak prajurit yang mengalami luka-luka fisik. Antara sabetan pedang, tusukan panah dan hantaman tombak. Luka di badan, di kaki, tangan, wajah dan seluruh anggota tubuh. Berbagai isu negatif juga menerpa dengan hebatnya. Sebagian pasukan ada yang telah tersungkur di atas lututnya, sebagian lain duduk terhempas lemas melempar pedang. Tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan.

Sedangkan pasukan lawan dalam kondisi terbalik. Situasi kejiwaan mereka sedang naik dan semangat mereka sedang membara. Secara jumlah personil, peralatan tempur, kendaraan dan kekuatan dana, keunggulan mereka sangat nyata dan kentara. Apalagi mereka baru saja berhasil melakukan pukulan-pukulan telak terhadap pasukan ini. Bahkan menusuk ke arah jantung . Tidak logis rasanya pasukan yang terluka ini akan mampu bertahan menghadapi lawan yang begitu kuat. Apalagi untuk mengalahkannya.

Akan tetapi, tidak ada yang mustahil dalam ilmu Allah. Pasukan yang terluka ini bangkit, sehari setelah “babak belurnya” mereka. Dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, dan pengorbanan maksimal dari seluruh prajurit, bahkan dari pasukan yang terluka. Semua bangkit menyerang lawan.
Sehingga lawan ketakutan lari terbirit-birit meninggalkan medan pertempuran. Itulah dia Perang Hamra’ul Asad, sehari setelah perang uhud.

Dalam perjalanan hidup para pejuang kebenaran, situasi yang mirip dengan kejadian di atas tidak mustahil berulang kembali. Maka setiap pejuang kebenaran jangan pernah putus asa. Seburuk apapun situasi, dengan bergantung kepada Allah dan kekuatanNya, kebenaran akan menang dan berjaya.

إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم ....

Sumber: FB Irsyad Syafar

Aset Perbankan Syariah Sumbar Lebih Tinggi Dibanding Nasional

Padang – Gubernur Irwan Prayitno membuka secara resmi acara Pembukaan Ekpo iB Vaganza di Padang, Kamis sore (24/10). Hadir dalam kesempatan itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII, Direktur Bank Nagari Suryadi Azmi, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua ASBISINDO, para pelaku dan elemen ekonomi syariah di Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya menyampaikan, kita menyambut baik program iB Vaganza yang dilakukan di Padang saat ini, sebagai rangkaian kegiatan dalam mensosialisasikan sistem syariah perbankan di Sumatera Barat. Dilihat dari perkapita Sumatera Barat ternyata lebih baik dalam pemanfaatan sistem bank syariah, ini didapat dari data sementara asset perbankan yang sudah mencapai 10 persen. Lebih baik dari nasional yang baru 4,92 persen, walaupun baru memiliki pangsa pasar 2 persen.

Di Sumatera Barat saat ini telah terdapat 11 Bank Syariah Umum, Unit Usaha Bank Konvesional dan 7 unit 
BPR, hingga Agustus 2013 mencapai 4,45 Trilun, nilai dana dari pihak ketiga berhasil dihimpun 2,2 triliun rupiah dan pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 3,9 triliun rupiah.

Keberhasilan ini juga didukung oleh budaya ABS-SBK, di mana arti adat Minangkabau berdasarkan syariat Islam, sehingga dapat memicu pertumbuhan perbankan syariah di daerah ini.

Namun sistem dan program bank syariah juga banyak disukai oleh masyarakat non muslim, karena sistem bagi hasil  ini merupakan alternatif yang juga menguntungkan serta mendapat berkah.

Kekuatan lain yang dapat memajukan sistem bank syariah di Sumatera Barat karena UKM di daerah ini sangat banyak. Dimana penyaluran KUR terbesar juga ada di daerah ini, budaya dan jiwa dagang masyarakat sangat kuat untuk bisa berhasil dengan baik, ungkapnya.

Kegiatan IB Vaganza ini dilakukan selama tanggal 24-27 Oktober 2013 di Kota Padang, dengan berbagai kegiatan baik lomba, hiburan maupun edukasi perbankan lainnya. [humasprov]

Ratusan Ribu Lahan Kritis di Sumbar Disulap Menjadi Lahan Pertanian Produktif

PADANG – Sedikitnya 350 ribu lahan kritis di Sumatera Barat (Sumbar) berhasil disulap menjadi lahan pertanian produktif. Selain untuk komoditas pangan pokok, lahan tersebut ditanami berbagai macam buah-buahan dan hortikultura lainnya.

Demikian dikatakan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno saat menyampaikan sambutan pada acara Seminar Nasional “Optimalisasi Sumberdaya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015″ di Padang, Senin (21/10/2013).

Menurut Irwan, lahan-lahan tadah hujan dengan dibuatkan irigasi maupun embung, kini mampu dua kali panen dalam setahun. Bahkan ada yang 2,5 kali panen dalam setahun. Lahan-lahan tadah hujan semacam itu jumlahnya mencapai puluhan ribu hektar, ujar Gubernur.

Selain itu hingga saat ini sudah 230 ribu hektar lahan kritis yang disulap menjadi lahan perkebunan baik buah-buahan maupun hortikultura lainnya.

“Kami menargetkan Sumbar bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri namun bisa mengekspor pangan dan buah-buahan ke mancanegara,” ujar Irwan.

Selain lahan kritis, upaya mencapai ketahanan pangan juga dilakukan dengan pemanfaatan lahan-lahan 
pekarangan untuk ditanami aneka jenis sayuran, buah, maupun umbi-umbian. Para ibu rumah tangga terbukti mampu berperan aktif menambah pendapatan keluarga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga, tutur Irwan.

“Kami juga menggalakkan ternak, dimana ada program 1 petani 1 sapi agar mereka punya penghasilan tambahan,” papar Gubernur.

Dampak dari upaya penguatan ketahanan pangan tersebut juga berpengaruh pada upaya penurunan angka kemiskinan di Sumbar. Setiap tahun angka kemiskinan turun sebesar 1% dan kini tinggal 8,02% jumlah penduduk miskin di Sumbar.

“Kami menargetkan angka kemiskinan turun 4-5% per tahun,” pungkas Irwan. (LES)

irwan-prayitno.com