Gubernur Prioritaskan Rumah Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur

Padang —DPRD Pro­vinsi Sumbar menilai recovery (pe­mulihan) pascagempa yang di­lakukan pemerintah lamban. Kon­­disi ini tak sebanding de­ngan recovery yang dila­kukan ma­syarakat dalam membenahi eko­no­mi dan rumah masing-masing.

Demikian dikemukan Wa­kil Ketua DPRD Sumbar, Leo­nardy Harmaini saat penu­tupan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XV di GOR H Agus Salim pada Padang Ekspres, kemarin (30/9). “Kita menye­salkan kelambanan pemerintah melakukan recovery. Mereka kan punya anggaran. Jadi, tak seharusnya lebih lambat dari masyarakat. Pemerintah harus secepatnya berpacu dengan waktu untuk segera melakukan recovery,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini perkantoran pemerintah masih banyak yang belum diperbaiki setelah empat tahun pasca­gempa. Pemprov dan tujuh kota dan kabupaten yang terke­na dampak gempa, disarankan agar gesit melobi dana ke pusat.

“Cara meminta dana ke pusat yang harus dievaluasi pemerintah Sumbar.

Jika ke­men­terian tidak mau memberikan anggaran, datang beramai-ramai ke presiden untuk melaporkan kondisi pasca-rehab rekon Sumbar,” ujarnya.

Jika mengharapkan dana APBD, kata Yultekhnil, mustahil mam­pu membangun kembali in­frastruktur jalan, irigasi dan  jem­batan dan perkantoran yang rusak.

Dia menambahkan, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari dana pemerintah pusat sebesar 10 persen setiap tahun, yakni Rp 156 triliun. Begitu juga silpa Sumbar, 10 persen atau Rp 350 miliar. “Dana itu sudah banyak kantor pemerintahan yang bisa di­bangun atau direhab,” tuturnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui recovery kantor pemerintahan masih lamban. Ada 19 gedung kantor pemerintahan provinsi yang rusak. Jika ditambah gedung perkantoran 7 Pemkab/Pemko, ada 26 gedung yang rusak. Dari 26 gedung itu, baru lima gedung yang dibangun, yakni Dinas Peternakan Sumbar, Bappeda Sumbar, Badan Arsip dan Pusta­ka Sumbar, Escape Building dan Dinas Pekerjaan Umum Sumbar.

Gubernur mengakui lebih memprioritakan recovery rumah masyarakat dan perbaikan infra­struktur. “Empat tahun gempa, 200 ribu rumah masyarakat yang rusak sudah dapat dituntaskan. Infrastruktur jalan dan jembatan, ada yang sedang diperbaiki dan telah diperbaiki. Jika masih ada yang belum diperbaiki, jumlah­nya sudah tak seberapa,”  ucapnya.

Kepala Dinas Prasarana Ja­lan Tata Ruang dan Permukiman (Disprajal Tarkim) Sumbar, Suprapto mengatakan, perbai­kan kantor pemerintahan yang rusak akibat gempa butuh angga­ran Rp 3,4 triliun. Dari anggaran itu, Rp 600 miliar untuk per­kantoran di lingkungan Pem­prov. Sisanya, untuk pembangu­nan infrastruktur dan perkantoran pemerintah kota/kabupaten.

“Kantor pemerintahan yang rusak (pemprov dan tujuh pem­kab/pemko) itu jumlahnya 26 perkantoran yang rusak ringan hingga berat,” tuturnya.

Gedung Pemprov yang rusak meliputi: Kantor Dinas Prasjal Tarkim, Dinas Pengelolaan Keua­ngan Daerah (DPKD), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemuda dan Olahraga,  Badan Ketahanan Pangan, Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip, gedung DPRD Sumbar, Biro Pembangunan, Biro Sosial, Biro Umum, gedung Satkorlak, ge­dung  Kesbangpol Linmas, Dinas Perkebunan,  Kantor Gubernur, Dinas Peternakan, rumah  dinas ketua DPRD dan mushala.

Kantor pemerintah yang telah diperbaiki: Bappeda, Dinas Peternakan dan Badan Pustaka Daerah dan Arsip. “Sedangkan Kantor Prasjal Tarkim ditar­getkan tuntas akhir tahun 2013 nanti. Kami terus berupaya men­­da­patkan dana pusat. Jika tidak dapat dana pusat, kita bangun dengan dana APBD secara bertahap,” ujarnya.

Suprapto mengaku telah mengusulkan perbaikan gedung tersebut ke pemerintah pusat. Namun di tengah jalan, Kemen­terian Keuangan menarik kem­bali dana tersebut karena alasan belum prioritas. “Kita akan aju­kan kembali di tahun depan,” tuturnya.

Shelter untuk Nelayan

Terpisah, Kepala Pusat Pe­ngen­dalian Operasi Penang­gulangan Bencana BPBD Sum­bar, Ade Edward menambahkan, saat ini BPBD Sumbar tengah memikirkan dan merancang bagaimana permukiman di per­kam­pungan nelayan. Pemba­ngunan rumah-rumah nelayan tidak lagi menyebar di sepanjang pantai, namun berupa rumah susun yang dapat sekaligus ber­fungsi sebagai shelter.

“Saat ini kita sedang meran­cang bagaimana permukiman warga di sekitar pesisir pantai, dapat lebih layak untuk ditem­pati, sekaligus bisa berfungsi sebagai shelter. Program ini dapat disinergikan dengan Ke­men­terian Perumahan Rakyat,” ungkapnya.

Perbanyak Jalur Evakuasi

Sementara itu, Kepala BPBD Pesisir Selatan Doni Gusrizal mengatakan komit memper­banyak jalur evakuasi karena Pessel rawan bencana alam. “Jika jalur evakuasi banyak, dengan mudah masyarakat bisa menca­pai tempat ketinggian jika ben­cana tsunami datang,” katanya.

Pessel sendiri berada di ping­gir pantai yang berhadapan lang­sung dengan Samudera Indonesia. Kebiasaan masyarakat mayo­ritas cenderung memilih bertem­pat tinggal dekat dengan jalan nasional yang tidak jauh dari garis pantai sehingga sangat rawan dari ancaman bencana tersebut.

Dari kejadian tsunami yang pernah menerpa daerah di Indonesia, seperti di Aceh, dengan kecepatan yang tinggi, 15 menit setelah gempa besar, ketinggian gelombang mencapai 20 meter dan 5 km dari bibir pantai.

“Agar terhindar dari mala­petaka, masyarakat harus berada pada tempat ketinggian dan jarak yang jauh dari pantai. Atau minimal baru bisa dijangkau tsunami setelah 15 menit gempa besar yang berpotensi tsunami,” ungkapnya.

Doni mengatakan telah me­nyiapkan shelter dan jalur-jalur evakuasi, meski masih jauh dari kebutuhan. “Sosialisasi dan miti­ga­si perlu dilakukan sebagai kesiapan menghadapi bencana, sehingga masyarakat tidak lagi bingung menghadapi bencana, karena sudah terlatih,” katanya. (ayu/yon)

Padang Ekspres 1 Oktober 2013

tentanggubernursumbar.wordpress.com