PKS Usung Pemilu Murah & Mudah

INILAH.COM, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan rembug nasional yang dihadiri 33 DPD PKS se-Indonesia. Rembug ini membahas masalah sistem pemilu.

Dari hasi pembahasan disepakati bahwa PKS mengusung Pemilihan Umum (pemilu) murah dan mudah.

"PKS mengusung isu pemilu murah pemilu mudah. Dengan jabaran pemilu akan murah dari kacamata pemerintah, negara dan partai," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf, dalam keterangan persnya, di Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini juga mengatakan pemilu murah bisa dilakukan dengan menjadikan komponen pemilu yang mahal yaitu kertas suara, bisa diminimalisir.

"Kalau sistem tertutup dia akan murah, karena selembar surat suara dan hanya partai. Dengan sistem tertutup merupakan amanat dari konstitusi. Peserta pemilu adalah partai politik, beda dengan DPD, beda dengan Presiden yang pengusung partai," jelasnya.

Selain itu, anggota Komisi II DPR ini juga mengatakan, dengan sistem itu, persaingan juga akan lebih sehat diantara sesama caleg. "Dengan tertutup, persaingan pengeluaran dana antar calon juga minim," katanya.

Selain itu, walau tertutup tetapi calon-calon yang diusung harus dipilih oleh setiap fungsionaris. "PKS mengusulkan ada pemilu internal partai. Dengan melibatkan fungsionaris dengan memilih siapa yang dipercayai untuk urutan. Sehingga ada kekuatan calon di internalnya," jelasnya.

Gambar caleg tidak lagi ada di surat suara. Melainkan ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). PKS mencontohkan pada Pemilu 2009. "Sistem Pemilu 2009 sangat rumit di dunia. Kerumitan tinggi akan berpotensi kecurangan. Karena saksi PKS hampir tidak bisa memantau partai-partai lain, tetapi hanya partai kita. Tingkat kecurangan pada sistem tertutup mudah dipantau," jelasnya.

Terkait Parliamentary Threshold (PT), PKS memutuskan memilih 4 persen.
"PKS menuju pilihan moderat, angka 4 persen sudah moderat. Pada lobi-lobi mengarah ke situ, dan kami mendukung jika PT 4 persen untuk nasional," katanya.

Sementara, untuk kursi, PKS mengaku tetap sepakat pada metode lama yaitu 3 hingga 10 kursi. "Untuk Dapil kita inginkan yang lama untuk mengevaluasi anggota pada periode lalu. Jumlah kursi antara 3-10 kursi dapat menggambarkan keterwakilan yang lebih merata," ujarnya. [bar]