Sistem Ekonomi Kerakyatan Sumbar Lebih Baik

DIBANDING DAERAH LAIN
PADANG, HALUAN — Pene­rapan sistem ekonomi kerak­yatan di Sumatera Barat secara umum relatif lebih baik diban­dingkan dengan daerah lain. Hal ini diungkapkan oleh M. Setya­wan Santoso, Peneliti Ekonomi Madya Kantor Bank Indonesia Padang kepada Haluan Jumat (29/6) di ruang kerjanya.
Santoso menjelaskan bah­wa perekonomian Sumatera Barat bertumpu kepada eko­nomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbeda dengan perekonomian provinsi Banten, di sana, perekonomian bertumpu kepada industri besar dan sedang, jadi 50 persen tanah di sana dipakai untuk aktivitas industri besar sedang. Industri besar dan sedang, sahamnya merupakan milik kantor pusat yang ada di Jakarta. Sedangkan untuk masyarakat hanya 50 persen kurang.
Sedangkan untuk Suma­tera Barat, 90 persen pere­konomian masyarakat berasal dari UM­KM, sehingga dari sektor keuangan, kredit dapat disa­lurkan. Karena itulah, sistem ekonomi kerakyatan di Suma­tera Barat bisa dika­takan lebih baik, sebab sejak awal peme­rintah daerah juga melakukan pembinaan cukup baik kepada pengusaha eko­nomi lokal. Yang ke dua peme­rintah daerah juga mem­berikan perlindungan yang cukup baik dari masuknya ekonomi konglomerasi. BI dan pemerintah, bekerjasama dalam mengatur dan mem­batasi masuknya ekonomi kong­lo­merasi dari berbagai sektor, termasuk sektor- sek­tor per­dagangan, dan ini sangat baik menumbuhkan per­eko­nomi lokal.
“Dampaknya terhadap kesejahteraan bagus. Karena kesejahteraan bersumber dari ekonomi lokal. Sehingga gap antara orang paling kaya dan orang paling miskin itu tidak besar. Karena di Padang, tidak banyak perusahaan-peru­sahaan raksasa seperti di pulau Jawa,” papar Santoso.
Santoso juga menjelaskan, “Kalau kita bandingkan an­tara Sumatera Barat dengan provinsi Riau dimana Pen­dapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih besar dibanding Sumatera Barat. Walau begitu, PDRB Sumatera Barat 100 persen untuk Su­ma­tera Barat. Intinya per­ekonomian di Sumatera Barat memang ditujukan untuk rakyatnya. Yang lebih penting itu, PDRB itu ditujukan untuk siapa, bukan besar kecilnya. Oleh karena itu kalau kita berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat, kita harus me­lihat dan me­ngetahui ma­syarakat kita sebagian besar berada di sektor apa?,” urai Santoso.
Untuk Sumatera Barat, masyarakat banyak bergerak di sektor perdagangan. Yang kedua di sektor pertanian. Jadi untuk pengembangan, di dua sektor tersebut harus lebih difokuskan. Harus ada jami­nan pemerintah dengan mem­perhatikan faktor-faktor yang mendukung seperti sarana dan prasarana. Karena dengan jaminan pemerintah itu ada­lah pintu masuk perbankan mau membangun.
“Akses ke bank merupakan pintu gerbang untuk membuka akses investor, seperti pembangunan jalan tol di Sumatera Barat,  atau real estate. Syaratnya perbankan lokal harus mau dulu membiayai usaha-usaha yang ada. Investor masuk kalau perbankan membiayai, perbankan membiayai kalau pemerintah memperhatikan,” tutupnya. (h/cw-dra)
Haluan 30 Juni 2012