DUA TAHUN KEPEMIMPINAN IRWAN PRAYITNO – MUSLIM KASIM (15 AGUSTUS 2012 – 15 AGUSTUS 2012)
Padang-
Kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim
berhasil menekan angka kemiskinan di Sumbar. Selain itu, program gerakan
pensejahteraan petani (GPP) juga dinilai berhasil meningkatkan
perekonomian masyarakat.
Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Sumbar turun dari
8,99 persen pada September 2011 menjadi 8,19 persen pada Maret 2012.
Sawahlunto paling sedikit orang miskin, hanya sebanyak 2,48 persen dan
Mentawai paling banyak dengan jumlah 19,77 persen.
”Kita
bersyukur akhirnya dapat menekan angka kemiskinan di Sumbar. Artinya
berbagai program kemiskinan di Sumbar berjalan cukup dengan baik,” sebut
Gubernur Irwan Prayitno didampingi Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial.
Penurunan
tersebut sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Sumbar tahun 2006-2012 sebanyak 0,6 pertahun. Untuk itu, pada RPJM
Sumbar 2010-2015 percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah
satu target utama.
Berdasarkan
data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada tahun 2010,
tingkat kemiskinan makro di Sumbar sebesar 9,50 persen, mengalami
penurunan pada kondisi Maret 2011 menjadi 9,04 persen.
Kemudian
pada bulan September 2011 turun lagi menjadi 8,99 persen. Dan pada Maret
2012 tingkat kemiskinan sudah mencapai 8,18 persen dengan jumlah
penduduk miskin sebanyak 404,736 jiwa.
Penurunan
tingkat kemiskinan pada 2010-2012 ini juga diikuti dengan peningkatan
kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari peningkatan
index garis kemiskinan. Jika sebelumnya sebesar Rp230.000/kapita/bulan
menjadi Rp.277.784/kapita/bulan.
Dampaknya,
indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun, dari angka 1,49 persen di
tahun 2010 turun menjadi 1,12 pada Maret 2012. Bahkan, indeks keparahan
kemiskinan juga dapat ditekan dari angka 0,39 persen pada 2012 turun
menjadi 0,29 pada Maret 2012.
Selain itu,
angka penurunan juga turun. Jika tahun 2012 sebesar 6,95 persen turun
menjadi 6,25 persen pada kondisi Februari 2012.
Sementara
tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar lebih
cepat lagi. Sebanyak 12 kabupaten dan kota mampu menekan angka
kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan 7
kabupaten/kota lainnya capaian penurunan angka kemiskinannya berada di
bawah rata-rata nasional yang berada pada posisi 11,96 persen.
Secara umum,
penurunan kemiskinan di Sumbar berada pada track, sebanyak 0,6 persen
pertahun. Dari periode 2006 sampai 2010 secara makro penurunan
kemiskinan sudah mencapai sebesar 12,51 persen dengan pengurangan
penduduk miskin dari sebanyak 550.251 jiwa menjadi sebanyak 430.024
jiwa. ”Jika kita perhatikan kemiskinan itu lebih banyak di kabupaten dan
terendah di kota,” ujarnya Syahrial.
Menurutnya,
saat ini masih ada kendala dalam menanggulangi kemiskinan, seperti
terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar.
Pemberdayaan masyarakat miskin dan lebih rendahnya tingkat daya beli
masyarakat.
Sementara
itu, keberhasilan diraih satuan perangkat kerja daerah dalam
merealisasikan program Irwan Prayitno dan Muslim Kasim terlihat pada
Satpol PP Sumbar.
Seperti,
melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban penyakit masyarakat
(Pekat), melakukan pengamanan dan pengawasan perkantoran dan asset
Pemprov Sumbar, pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Kepala
Daerah (Pilkada). Selain itu, penertiban depot dan peredaran air minum
isi ulang dan pengawasan bea cukai ilegal di Sumbar.
Terkait
dengan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumbar seperti, keberhasilan
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan memberikan
pelayanan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan
inspektorat.
Membentuk
Forum Bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Forbes-Apip)
se-Sumbar periode 2012-2015 yang bertujuan mengoptimalisasikan peran
aparat intern pemerintah serta meningkatkan sinergitas institusi
pengawasan intern pemerintah se-Sumbar.
Sedangkan
Dinas Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) juga berhasil melaksanakan,
meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapat layanan listrik.
Jumlah rumah
tangga di wilayah pedesaan yang teraliri listrik mampu terealisasi 145
rumah tangga. Jorong yang terlayani jaringan listrik mencapai tiga
jorong dan terbentuknya unit pengelolaan listrik di pedesaan (nagari)
mandiri sebanyak tiga unit.
Keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.
Pada tahun
2011, terdapat lima penghargaan, yakni penghargaan terhadap Gubernur
berupa Satyalancana Pembangunan dan empat penghargaan Bakti Koperasi dan
UKM.
Pada tahun
2012, juga berhasil meraih penghargaan Satyalancana Pembangunan,
Satyalancana Wira Karya dan enam penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.
Sedangkan
pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), keberhasilan yang telah
diraih adalah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan jaringan
irirgasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
Pada tahun
2012, sudah melaksanakan perbaikan jaringan irigasi pada 87 daerah
irigasi seluas 45.403 hektare, pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya
mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas
mencapai 35.541 hektare. Perbaikan jaringan irigasi pasca bencana gempa
sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektare.
Sedangkan
pada tahun 2012, juga sudah melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bagi
pertanian dengan prioritas utama kebutuhan pokok masyarakat dan
pertanian rakyat. Dari target 3 kilometer (37.412 hektare), tahun 2011
mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektare.
Kemudian, pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas
3.000 hektare.
Pada Dinas
Kelautan dan Perikanan, capaian program kegiatan tahun 2012 di
antaranya, peningkatan produksi perikanan. Tahun 2012 sebesar 211.971,30
ton, tahun 2011 (337.011,68 ton), terjadi peningkatan sebesar 58,99
persen. Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar
182.164,27 ton.
Termasuk
peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2012, sebesar 21.380.325 ekor.
Tahun 2011 sebesar 47.538.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.
Ekspor Komoditas Perikanan tahun 2010 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen.
Sedangkan,
capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23
persen. Program yang telah berhasil dilaksanakan, pengembangan dan
pengelolaan perikanan tangkap.
Kegiatan strategis, pengembangan sentra tuna wilayah barat. Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Jumlah kapal penangkap ikan tuna tahun 2011 mencapai 104 unit kapal.
Sedangkan
jumlah nelayan tradisional yang telah dilatih teknik pengangkapan tuna
sistem long-line tahun 2012 mencapai 30 orang. Jumlah industri
pengelolaan tuna sebanyak tiga unit. Jika tahun 2011 produksi tuna
mencapai 4.000,6 ton, maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton,
melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.
Untuk,
pengembangan perikanan budidaya. Adanya pelaksanaan, pengembangan budi
daya bandeng sebagai umpan tuna. Peningkatan mutu UPA melalaui pengadaan
induk unggul pengembangan budidaya system keramba jaring apung (KJA).
Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan.
Foto: Humasprov
0 komentar:
Posting Komentar