Pemerintah Dianggap Kecolongan Maraknya Kebakaran Hutan

JAKARTA -- Pemerintah dianggap kecolongan terkait masih maraknya kebakaran hutan di berbagai daerah. Seharusnya, dari pengalaman yang lalu, Pemerintah sudah harus mampu mengantisipasi kemungkinan kebakaran hutan tersebut.

"Kejadian ini kan sudah berulangkali terjadi, seharusnya Pemerintah sudah dapat mengantisipasinya," ujar Hermanto, anggota komisi IV DPR RI yang membidangi masalah kehutanan, Jumat (31/8).

Menurut Hermanto, kebakaran ini harus diselidiki secara menyeluruh apa penyebabnya. Jangan sampai kebakaran hutan dianggap kejadian yang biasa, dan tidak mendapat perhatian serius.

Jika ada pihak yang sengaja membakar hutan, apalagi hutan lindung harus mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang.

"Pemerintah harus serius dan tegas. Kalau ada pihak perkebunan yang melanggar aturan dengan membakar hutan, Pemerintah kapan perlu mencabut izin usahanya, agar menjadi efek jera," jelas Hermanto.

Politisi PKS ini juga mengatakan kebakaran hutan harus segera dipadamkan. Karena itu mempunyai dampak multiefek, tidak saja bagi kesehatan tapi juga ekonomi dan perhubungan.

"Khusus untuk Riau, sebentar lagi kan ada event bertaraf nasional. Jangan sampai terganggu karena asap akibat kebakaran hutan," pungkasnya.

Sediakan 5 Helicopter Amankan PON

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku telah menyiapkan 5 helicopter dan 2 pesawat pemboman air dan hujan buatan, untuk mengatasi bencana asap akibat kebakaran hutan menjelang pelaksanaan PON di Riau.

Tahap awal 2 helicopter yang disediakan khusus untuk Riau, jika kondisi makin parah baru 3 helicopter dan 2 pesawat dikerahkan BNPB.

"Untuk pengamanan PON Riau, kita sudah siapkan rencana dan peralatan antisipasi," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, DR. Sutopo Purwo Nugroho, beberapa waktu yang lalu.

Dilaporkan : gus

 

sumbaronline.com 31 Agustus 2012