DPR : Pembahasan RAPBN 2013 Terlalu Cepat

JAKARTA—Jadwal pembahasan RAPBN 2013 yang hanya berlangsung dua bulan dirasakan terlalu singkat dan terburu-buru. Akibatnya sejumlah program yang diusulkan pemerintah tidak dapat dibahas secara terukur output dan outcomenya.

Demikian diungkapkan Ketua Kelompok Fraksi (kapoksi )PKS di Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, Minggu (21/10). Ia berharap ke depan, DPR bisa dilibatkan aktif dalam proses penyusunan RAPBN mulai dari tahap Musrebang sehingga DPR sudah sejak awal mengetahui program yang akan diusulkan Pemerintah.

“Waktu pembahasan RAPBN ini benar-benar singkat hanya 2 bulan. Sementara yang dibahas itu ratusan program sehingga tidak bisa mendetail mengawasi program yang diusulkan. Belum lagi usulan yang datang dari pemerintah terkadang tidak lengkap sampai satuan tiga,” kata Sigit.

Singkatnya waktu pembahasan anggaran di DPR, kata Sigit,  menyebabkan pembahasan menjadi tidak teliti dan tajam. Akibatnya,   DPR tidak dapat mengukur Output dan Outcome dari program/kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah.

“Bagaimana kita bisa memastikan kegiatan yang diusulkan pemerintah otu bisa terukur output dan outcomenya kalau data yang diberikan saja mendadak dan tidak lengkap sampai satuan tiga. Belum lagi program yang diusulkan banyak,” kata Sigit.

Sebagai contoh Sigit menyebutkan Program Percepatan Infrastruktur Daerah Kepulauan. Dari alokasi 2,048 Triliun, ternyata hanya terpenuhi 747,6 Miliar atau
sekitar 36% dari total anggaran. Hal tersebut sangat ironis dan bertolak belakang dengan kondisi geografis negara kita yang sebagian besarnya adalah daerah kepulauan.

“Selain hal di atas, kondisi tersebut semakin diperparah dengan lambatnya Kementerian/Lembaga menyampaikan Satuan Tiga untuk program/kegiatannya kepada DPR, sehingga pembahasan anggaran ini seolah-olah lebih mirip ‘ujian’ bagi para Anggota Dewan yang harus membaca dan menganalisa dengan cepat untuk kemudian merespons dengan cepat pula. Jika sudah begini, DPR tidak bisa disalahkan apabila ada program/kegiatan yang tidak tepat sasaran”. Kata Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur I ini menambahkan.

Untuk itu, Sigit meminta pemerintah membuat terobosan terkait waktu pembahasan Anggaran ini mengingat dari tahun ke tahun anggaran negara terus mengalami peningkatan.

“Bisa kita bayangkan, apabila anggaran Negara kita mencapai 2000 Trilyun, sementara dibahas dengan waktu yang sangat singkat, tentunya akan hal tersebut akan merepotkan semua pihak.” Kata Sigit.

Alternatif yang dapat ditempuh Pemerintah, kata Sigit,  adalah  melakukan pembahasan hasil MUSRENBANGNAS dengan DPR sebelum penyampaian Pidato Presiden tentang Nota Keuangan Negara setiap tanggal 16 Agustus sehingga DPR sejak awal sudah terlibat dalam penyusunan program/kegiatan yang akan dibuat oleh Pemerintah.

“Intinya, pembahasan anggaran negara yang besar ini dapat dilakukan dengan waktu yang memadai sehingga pada akhirnya program/kegiatan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat, sehingga rakyat dapat merasakan dampak APBN dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidupnya” kata Sigit. 

fpksdprri