Padang - Banyaknya persoalan terkait pasar di Kota Padang membuat DPRD Padang
makin gerah. Komisi II DPRD Padang hari Kamis (11/4) memanggil Dinas
Pasar dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). DPRD ingin
mengurai benang kusut persoalan pasar dan akan berupaya mencarikan
solusinya.
Ketua Komisi II Arnedi Yarmen menyebutkan, kompleksnya
persoalan pasar menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan pasar di
Padang. Sehingga berbagai persoalan terus saja bermunculan tanpa ada
solusi yang kongkret. ”Kita melihat banyaknya persoalan di pasar karena
menajemen pengelolaan yang lemah. Sehingga masalah semakin hari semakin
bertambah,” katanya.
Dia mengatakan, Komisi II telah mengagendakan
pembahasan terkait persoalan pasar Simpang Haru, Pasar Bandarbuat, SPR,
Fase VII, Inpres I dan lainnya. ”Yang penting kita akan mengupas
persoalan pasar ini seterang-terangnya. Sehingga, ada jalan keluar dari
berbagai persoalan itu,” katanya.
Di Bandarbuat misalnya. Dulu, pedagang dipindahkan ke lantai II, namun sarana dan prasarana di sana tidak memadai.
Sehingga, pedagang kembali ke bawah. Selain itu, saat pedagang dipindah, komitmen untuk mengosongkan di bawah juga tidak ada.
”Sehingga
banyak juga muncul pedagang baru di bawah. Sementara, pedagang lama ada
di lantai II. Ini jelas memicu pedagang lama turun lagi. Hingga kini
lantai II juga tak kunjung diperbaiki. Makanya Pasar Bandarbuat makin
semrawut dan menjadi biang kemacetan,” katanya.
Demikian juga
dengan Fase VII. Sudah tiga tahun sejak gempa 2009 lalu, hingga kini
proses renovasinya tidak juga selesai. Pun begitu soal listrik di Pasar
Raya Barat yang hingga kini tak juga hidup.
”Pokoknya kita akan
kupas semua persoalan di pasar dan kita akan coba cari solusi. Sehingga,
bisa setidaknya mengurai kusut masai pasar di Padang,” pungkasnya.
(cr21)
posmetropadang.com
0 komentar:
Posting Komentar