Abdul Hakim: Aliran-aliran Agama Perlu Perhatian Khusus Kemenag

Maraknya aliran sesat yang muncul secara tiba-tiba dengan mengatasnamakan Islam sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini. “Hampir setiap tahun aliran-aliran tersebut bermunculan dengan nama yang berbeda-beda, meskipun secara substansi sama” kata Anggota Komisi VIII DPR RI K.H. Ir Abdul Hakim, M,.M.
Masalah ini menjadi keprihatian serius Fraksi PKS di Komisi VIII DPR RI yang sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Agama yang tidak bisa bersikap tegas dalam menangkal munculnya aliran-aliran tersebut.
Menurut Abdul Hakim aliran-aliran ini  memiliki pola yang sama dimana para pemimpinnya mengaku mendapatkan intuisi (wahyu) dari Allah dan mengaku sebagai nabi, atau mengaku sebagai Isa al-Masih. Mereka menganggap pemimpin mereka mampu berkomunikasi dengan malaikat Jibril, dan sebagainya  yang bagi umat Islam sudah tetap dan final tidak boleh diperdebatkan dan diikhtilafkan. Karena dalam Al-quran maupun Sunah Nabi serta kesepakatan mayoritas atau jumhur ulama telah tuntas dijelaskan secara gamblang dan menyeluruh.

“Coba anda baca dan telaah isi kandungan Al-quran dan Sunnah nabi khan semuanya sudah jelas. Mestinya pemerintah tegas karena ini sangat meresahkan masyarakat” ujar Hakim. Karena itu Kementrian Agama sejatinya memfokuskan kegiatan pada bidang pembinaan keberagamaan masyarakat. Namun justru disibukkan oleh kegiatan-kegiatan bersifat pendidikan.

“Kementerian Agama hampir tidak mengurusi persoalan keberagamaan umat. Akibatnya, mudahnya kegiatan aliran-aliran ini mengatasnamakan kepentingan agama. Kementerian Agama (Kemenag) disibukkan dalam mengurusi pendidikan” kata Hakim usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kakanwil SeJawa dan Kalimantan.

Ini tercermin dari anggaran yang tersedot. Menurut politisi PKS ini, pagu anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 ini Kementerian Agama menghabiskan 81,72 persen dari anggarannya yang dialokasikan untuk bidang pendidikan atau sekitar Rp 30.517.665.416.000,-. Ironisnya dengan anggaran yang demikian besar, Kemenag juga tidak mampu menciptakan madrasah-madrasah yang dikelolanya berhasil menjadi sekolah yang bermutu tinggi.

Hakim menilai seharusnya anggaran untuk pembinaan umat bisa lebih ditingkatkan lagi. Mengingat potensi konflik dan ancaman kerukunan atas nama keberagaman dan intoleransi agama bisa menjadi ancaman nasional. Karena itu bagi Hakim anggaran sebesar Rp 2.011.585.181.000,- atau sekitar 5,39 persen dirasa tidak cukup dalam rangka pembinaan umat.

“Dengan anggaran seminim itu, Kemenag perlu membuat langkah-langkah kongkrit dalam membina keberagaman umat. Dan perlu juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah utamanya Kakanwil-Kakanwil agar mampu membina jajarannya dari Kepala KUA, Penyuluh Agama, Guru-Guru Agama, dan seterusnya untuk dapat  mengantisipasi maraknya aliran-aliran yang muncul saat ini” tegas politisi asal Lampung ini.

“Bila Kementerian Agama cukup serius dalam mengurus soal keberagamaan umat, kami meyakini munculnya aliran-aliran ini dijamin takkan berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat, karena keberagamaan mereka mendapat perhatian dan pembinaan serius oleh Kemenag sebagai lembaga yang berkompeten,” sambung Hakim.

“Masalah aliran-aliran ini selalu dijadikan objek politisasi agama, tidak saja hari ini tapi dari masa rezim Soeharto” kata Hakim.

Karena itu Fraksi kami menghimbau agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaaan dan kejelian terhadap segala gelagat penyimpangan ajaran agama yang termasuk aliran sesat yang dibawa oleh berbagai organisasi yang berkedok agama. “Masyarakat perlu belajar dan menyadari bahwa sepak terjang aliran-aliran ini justru seringkali menjadi sumber keresahan dan kekacauan di tengah masyarakat di tanah air  ini," kata Hakim.