Terima kasih kepada pengunjung blog. Jumlah kunjungan telah melewati 23.000. Nikmati postingan baru setiap Sabtu-Ahad
Home » » Pengentasan Kemiskinan dan Jaminan Sosial Harus Prioritas

Pengentasan Kemiskinan dan Jaminan Sosial Harus Prioritas

Written By Unknown on Jumat, 08 Juni 2012 | 20.02

RAPBN 2013

JAKARTA—Anggaran untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial harus mendapatkan alokasi yang lebih baik dalam RAPBN 2013. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan perlindungan sosial.
 
Anggota Komisi VIII DPR RI KH Abdul Hakim mengungkapkan hal tersebut, Rabu (6-6). Sekretaris FPKS ini mengatakan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan perlindungan sosial karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah.
 
Sebagai contoh, Hakim menyebutkan program jaminan sosial bagi orang dengan kecatatan (ODK) yang sampai saat ini baru mampu mengcover 8,79% dari total penyandang cacat berat yang ada di Indonesia.
 
“Berdasarkan survey ODK tahun 2009, jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 1.389.816 orang, dimana 193.481 orang diantaranya menyandang cacat berat. Namun, anggaran yang diberikan pemerintah baru mengcover sekitar 17.000 ODK atau hanya 8,79% saja,” kata Hakim.
 
Karena itu, Hakim mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dengan Kementerian Sosial sebagai leading sectornya. Menurut dia, anggaran untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial mendapatkan alokasi yang lebih baik.
 
Program-program pengentasan kemiskinan kedepan juga harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan yang selayaknya.
 
Penurunan Angka Kemiskinan
 
Terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan, Hakim memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI. Namun, kata Hakim, masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya melalui kebijakan pemerataan penurunan angka kemiskinan antar daerah.
 
Hal penting lainnya adalah masih jauhnya sasaran angka kemiskinan tahun 2013, yaitu sebesar 9,5-10,5 persen, karena sampai tahun 2011 angka kemiskinan masih sebesar 12,36 persen. Oleh karena itu Fraksi PKS mendesak pemerintah melakukan program-program pengentasan kemiskinan yang diarahkan melalui:percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik; pembangunan infrastruktur pedesaan dan pertanian; merealisasikan reforma agraria, serta menegakkan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin agar penanganan fakir miskin semakin terintegrasi dan terkoordinasi lebih baik.” Katanya.

fpksdprri
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar


 
Support : Creating Website | Johny Template | Maskolis | Johny Portal | Johny Magazine | Johny News | Johny Demosite
Copyright © 2011-2013. PKS Lubeg - All Rights Reserved - Email: pkslubeg@yahoo.com
Template Modify by Creating Website Inspired Wordpress Hack
Proudly powered by Blogger