Jakarta
(30/7) Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) melaporkan pasukan keamanan
Myanmar berada di balik upaya penghapusan entis Rohingya. Sehingga
konflik yang terjadi di Myanmar telah memakan korban dalam jumlah besar
dari etnis Rohingya dan sekitar 80.000 orang telah mengungsi.
Menanggapi laporan tersebut dan masukan dari berbagai LSM dan Ormas, Wakil Ketua Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyampaikan bahwa DPR akan segera mengirim delegasi resmi ke Myanmar untuk melakukan pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Myanmar membahas konflik disana agar tidak melebar menjadi isu SARA yang lebih luas.
“Saya sudah sampaikan usulan ke Pimpinan Komisi I dan Ketua BKSAP untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna paska reses. Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak Pemerintahnya menghentikan konflik disana.” Jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Muzzammil mendesak Presiden SBY agar segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN karena dalam Piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat dibawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
“Kami meminta agar Presiden SBY, melalui Menteri Luar Negeri berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan kondusif dan konflik disana tidak meluas ke negara lain.” pintanya.
Terpenting, kata Muzzammil, anggota negara ASEAN harus memastikan kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan Muslim Rohingya dijamin hak hidupnya dimanapun mereka berada.
“Selain itu, pengungsi Muslim Rohingya yang tersebar di negara anggota ASEAN harus dilindungi dan diupayakan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di dibawah koordinasi ASEAN”. Tutur Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini.
fpksdprri
Menanggapi laporan tersebut dan masukan dari berbagai LSM dan Ormas, Wakil Ketua Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyampaikan bahwa DPR akan segera mengirim delegasi resmi ke Myanmar untuk melakukan pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Myanmar membahas konflik disana agar tidak melebar menjadi isu SARA yang lebih luas.
“Saya sudah sampaikan usulan ke Pimpinan Komisi I dan Ketua BKSAP untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna paska reses. Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak Pemerintahnya menghentikan konflik disana.” Jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Muzzammil mendesak Presiden SBY agar segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN karena dalam Piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat dibawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
“Kami meminta agar Presiden SBY, melalui Menteri Luar Negeri berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan kondusif dan konflik disana tidak meluas ke negara lain.” pintanya.
Terpenting, kata Muzzammil, anggota negara ASEAN harus memastikan kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan Muslim Rohingya dijamin hak hidupnya dimanapun mereka berada.
“Selain itu, pengungsi Muslim Rohingya yang tersebar di negara anggota ASEAN harus dilindungi dan diupayakan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di dibawah koordinasi ASEAN”. Tutur Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini.
fpksdprri
0 komentar:
Posting Komentar