Dinilai Peduli Pengembangan Koperasi
Padang, Padek—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
mendapat penghargaan Satyalencana Pembangunan. Penghargaan
tersebut akan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Boediono saat acara
HUT ke-65 koperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 12 Juli
mendatang. Gubernur Irwan Prayitno dinilai memiliki perhatian besar
terhadap perkembangan koperasi.
“Penghargaan itu diperoleh setelah verifikasi tim pusat di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan gubernur memisahkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dengan Dinas Koperasi dan UKM, juga mendapa apresiasi,” ujarnya.
Dia menyebutkan, tim pusat juga memberikan apresiasi dengan komitmen gubernur melakukan integrasi program pengembangan koperasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM). Program gubernur dalam bidang pengembangan gerakan terpadu koperasi dan UKM, gerakan pensejahteraan petani (GPP) dan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (Ge-PEM).
“Gubernur dinilai sebagai tokoh yang telah memberikan pencerahan terhadap koperasi dan kelembagaan koperasi di Sumbar. Selain Gubernur, Ketua KPN Handayani Kecamatan Payakumbuh Abdul Gani juga mendapatkan penghargaan Satyalancana Wira Karya,” ungkapnya.
Achmad Charisma mengatakan, koperasi yang lambat perkembangannya akan diperkuat dengan bantuan permodalan dan kredit. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, kredit usaha rakyat (LUR) sudah dikucurkan Rp 2,1 triliun.
Dia mengakui saat ini masih banyak koperasi yang nonaktif. Dari 3.734 kelembagaan koperasi, 1.500 koperasi nonaktif.
Dinas Koperasi dan UKM juga memberikan pendidikan dan latihan pengurus koperasi dalam bidang manajerial dan menginventarisasi pengurus nonaktif. Kemudian, melatih pengurus menggunakan teknologi informasi dalam pengembangan usahanya sehingga, pengelolaan koperasi transparan dan akuntabel. “Jika koperasi sudah berbasis IT, semua pihak dapat saling mengawasi. Jadi tak ada lagi kecurigaan antara anggota terhadap pengurus, atau sebaliknya,” jelasnya.
Achmad mengatakan, tak sulit mendapatkan bantuan permodalan bagi koperasi. Persyaratannya, kota/kabupaten harus mengajukan usulan. Setelah itu, Dinas Koperasi dan UKM Sumbar meneruskan permohonan itu ke Kementerian. Selanjutnya, tim kementerian melakukan verifikasi ke lapangan. “Jika dinilai layak, dana dikucurkan untuk bantuan permodalan,” ucapnya. (ayu)
Padang Ekspres 12 Juli 2012
“Penghargaan itu diperoleh setelah verifikasi tim pusat di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan gubernur memisahkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dengan Dinas Koperasi dan UKM, juga mendapa apresiasi,” ujarnya.
Dia menyebutkan, tim pusat juga memberikan apresiasi dengan komitmen gubernur melakukan integrasi program pengembangan koperasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM). Program gubernur dalam bidang pengembangan gerakan terpadu koperasi dan UKM, gerakan pensejahteraan petani (GPP) dan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (Ge-PEM).
“Gubernur dinilai sebagai tokoh yang telah memberikan pencerahan terhadap koperasi dan kelembagaan koperasi di Sumbar. Selain Gubernur, Ketua KPN Handayani Kecamatan Payakumbuh Abdul Gani juga mendapatkan penghargaan Satyalancana Wira Karya,” ungkapnya.
Achmad Charisma mengatakan, koperasi yang lambat perkembangannya akan diperkuat dengan bantuan permodalan dan kredit. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, kredit usaha rakyat (LUR) sudah dikucurkan Rp 2,1 triliun.
Dia mengakui saat ini masih banyak koperasi yang nonaktif. Dari 3.734 kelembagaan koperasi, 1.500 koperasi nonaktif.
Dinas Koperasi dan UKM juga memberikan pendidikan dan latihan pengurus koperasi dalam bidang manajerial dan menginventarisasi pengurus nonaktif. Kemudian, melatih pengurus menggunakan teknologi informasi dalam pengembangan usahanya sehingga, pengelolaan koperasi transparan dan akuntabel. “Jika koperasi sudah berbasis IT, semua pihak dapat saling mengawasi. Jadi tak ada lagi kecurigaan antara anggota terhadap pengurus, atau sebaliknya,” jelasnya.
Achmad mengatakan, tak sulit mendapatkan bantuan permodalan bagi koperasi. Persyaratannya, kota/kabupaten harus mengajukan usulan. Setelah itu, Dinas Koperasi dan UKM Sumbar meneruskan permohonan itu ke Kementerian. Selanjutnya, tim kementerian melakukan verifikasi ke lapangan. “Jika dinilai layak, dana dikucurkan untuk bantuan permodalan,” ucapnya. (ayu)
Padang Ekspres 12 Juli 2012
0 komentar:
Posting Komentar