Komisi IV DPR RI meminta pemerintah harus memberikan jaminan ketersediaan pangan selama Ramadan dan setelah Lebaran.
"Hal itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasokan pangan, menggunakan cadangan pangan, serta memperbaiki infrastruktur guna memperlancar arus pangan dari sentra produksi sampai ke pasar," tutur Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto di Jakarta, hari ini.
Dia menilai, keterlambatan pemerintah dalam mendorong dan mengupayakan ketersediaan pangan akan berdampak pada kenaikan inflasi dan kepanikan masyarakat sehingga bisa mengganggu kekhusukan dalam menjalankan ibadah Ramadhan.
Hermanto mengingatkan para pengusaha agar tidak melakukan penimbunan dan jangan menjadi spekulan karena jelas akan berdampak pada kelangkaan pangan di pasar. Justru pengusaha harus meningkatkan turnover penjualannya, agar perdagangan berjalan normal. Dengan demikian masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Dia juga mendesak pemerintah agar terus melakukan pemantauan secara reguler baik di pasar-pasar induk maupun gudang-gudang logistik pangan untuk memastikan kondisi yang ada di lapangan.
“Kita percayakan pada pemerintah untuk dapat mengambil tindakan terhadap pengusaha dan pedagang yang melakukan penimpunan dan menjadi spekulan," papar Hermanto.
DPR dan Pemerintah saat ini masih membahas RUU Pangan sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, menjamin ketersediaan, ketahanan, dan keamanan pangan. Hal itu dilakukan mengingat pangan dimasa lalu, saat ini apalagi di masa depan selalu menjadi isu strategis bangsa-bangsa di dunia.
"Masyarakat Indonesia mengalami sendiri betapa vitalnya urusan pangan terutama ketika Ramadhan dan lebaran," ujar dia.
Penulis: ID/ Alina Mustaidah/ Ayyi Achmad Hidayah
beritasatu.com 22 Juli 2012
0 komentar:
Posting Komentar