Serapan Anggaran K/L Masih Rendah

JAKARTA—Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyesalkan rendahnya daya serap anggaran pemerintah tahun 2012. Hingga akhir semester I tahun anggaran 2012, serapan anggaran kementrian/lembaga masih rendah yaitu berkisar 30% dari total APBN. Padahal, belanja pemerintah tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp112,9 triliun.

 

Anggota Banggar DPR YUdi Widiana mengungkapkan hal tersebut, Selasa (10-7). Menurut Yudi, peningkatan anggaran belanja seharus diikuti dengan peningkatan penyerapan anggaran yang baik sehingga tidak menumpuk diakhir tahun.

 

“Tahun 2012 ini belanja pemerintah naik Rp112,9 triliun dari tahun lalu. Jika dalam APBN murni belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.435,4 triliun menjadi Rp1.548,3 triliun dalam APBN-P. Namun, hingga akhir semester I penyerapannya masih 30%. Bahkan untuk belanja modal, penyerapannya baru Rp30,6 triliun atau baru sebesar Rp18,2% dari total belanja modal,” kata Yudi, politisi PKS dari dapil Jabar IV tersebut.

 

Dari Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2012 yang disampaikan pemerintah ke DPR, ada 10K/L yang penyerapannya dibawah 20%. Adapun kementerian yang penyerapan anggarannya masih sangat rendah antara lain Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) 1,9%,  BP Batam 1,9%, Kemenpora 4,2%, LSN 6,9%, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) 6,9%,  BNBP 9,7%, Kementerian PDT 10,9%  dan BPLS 15,1%.

 

“Dari 10 K/L yang serapannya masih rendah, sebagian besar adalah mitra kerja komisi v yang membidang infrastruktur dan perhubungan seperti Kemenpera, BPWS, BPLS dan PDT. Keterlambatan penyerapan ini tentu akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan proyek-proyek dikeempat K/L tersebut.” Kata Yudi yang juga anggota Komisi V DPR RI.

 

Yudi yang juga Legislator dari Jawa Barat ini secara khusus menyoroti kebijakan belanja modal khususnya belanja Infrastruktur. Serapan anggaran yang rendah khususnya untuk belanja modal yang baru terserap 18,2% itu, menurut Yudi, sangat mengkhawatirkan.

 

Yudi menilai pemerintah belum sepenuhnya fokus untuk membangun ketertinggalan Infrastruktur nasional. Pemerintah harus punya komitmen untuk mengawal belanja modal hingga akhir tahun nantinya. Tidak hanya itu, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah dalam bidang infrastruktur seperti, jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, migas, dll.  Yudi berkeyakinan, pemerintah harus fokus dalam membangunan infrastruktur nasional, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Sehingga kesejahteraan rakyat bisa segera diwujudkan.

 

Seperti diketahui, Pemerintah baru saja menyampaikan pokok-pokok. Dalam laporan pemerintah tersebut terlihat realisasi penerimaan sektor perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) baik dari Migas maupun Non-Migas masih lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya (2011), yang mencapai angka 48.1%, sedangkan semester I tahun 2012 baru mencapai angka 45.5%. Sementara itu, penggunaan belanja subsidi terutama subsidi energi yang bersumber dari BBM sudah mencapai angka 61.5%. Kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi defisit anggaran diakhir tahun nantinya. 

 

fpksdprri