Padang, - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Padang
meminta walikota setempat memberikan peringatan kepada satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) yang rendah merealisasikan pendapatan asli
daerah (SKPD) di lingkup tugasnya.
Sebaliknya, bagi SKPD yang berhasil melebihi target realisasi PAD, perlu diberikan penghargaan, kata Ketua F-PKS, Arnedi Yarmen di Padang, Kamis.
Hal itu disampaikannya, dalam pendapat akhir F-PKS DPRD Padang terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 oleh kepala daerah (walikota) Padang.
Menurut dia, pemberian peringatan dan penghargaan, karena dari pengamatan F-PKS tidak banyak SKPD di lingkungan Pemkot Padang yang bisa mencapai target realisasi PAD yang ditetapkan dalam APBD.
Hal ini harus menjadi perhatian Pemkot, karena ada diantara SKPD yang realisasi PAD nya di bawah 50 persen, tambahnya.
F-PKS menilai, belum maksimalnya realisasi PAD menunjukkan lemahnya sistim pengendalian pajak dan retribusi daerah.
Ke depan, F-PKS menyarankan perlu dibuat suatu sistim yang lebih baik, sehingga kebocoran-kebocoran di lapangan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diminimalisir.
Untuk itu, kepada SKPD yang tidak mencapai target PAD diminta bekerja lebih maksimal, katanya.
Ia mencontohkan, Dinas Perhubungan, Dinas Pasar dan Dinas Kebersihan Pemkot Padang yang rendah realisasi PAD agar ditindaklanjuti oleh walikota Padang, agar kegagalan pencapaian PAD nya tidak dianggap persoalan sepele.
Ia menyebutkan, Dinas Perhubungan Padang sampai saat ini tidak mempunyai catatan dan data yang konkrit tentang berapa jumlah kendaraan yang mesti membayar retribusi untuk menambah PAD.
antarasumbar.com 27 September 2012
Foto: kliksumbar.com
Sebaliknya, bagi SKPD yang berhasil melebihi target realisasi PAD, perlu diberikan penghargaan, kata Ketua F-PKS, Arnedi Yarmen di Padang, Kamis.
Hal itu disampaikannya, dalam pendapat akhir F-PKS DPRD Padang terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 oleh kepala daerah (walikota) Padang.
Menurut dia, pemberian peringatan dan penghargaan, karena dari pengamatan F-PKS tidak banyak SKPD di lingkungan Pemkot Padang yang bisa mencapai target realisasi PAD yang ditetapkan dalam APBD.
Hal ini harus menjadi perhatian Pemkot, karena ada diantara SKPD yang realisasi PAD nya di bawah 50 persen, tambahnya.
F-PKS menilai, belum maksimalnya realisasi PAD menunjukkan lemahnya sistim pengendalian pajak dan retribusi daerah.
Ke depan, F-PKS menyarankan perlu dibuat suatu sistim yang lebih baik, sehingga kebocoran-kebocoran di lapangan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diminimalisir.
Untuk itu, kepada SKPD yang tidak mencapai target PAD diminta bekerja lebih maksimal, katanya.
Ia mencontohkan, Dinas Perhubungan, Dinas Pasar dan Dinas Kebersihan Pemkot Padang yang rendah realisasi PAD agar ditindaklanjuti oleh walikota Padang, agar kegagalan pencapaian PAD nya tidak dianggap persoalan sepele.
Ia menyebutkan, Dinas Perhubungan Padang sampai saat ini tidak mempunyai catatan dan data yang konkrit tentang berapa jumlah kendaraan yang mesti membayar retribusi untuk menambah PAD.
antarasumbar.com 27 September 2012
Foto: kliksumbar.com
0 komentar:
Posting Komentar