Pemda Sumbar Peduli Rohingya

Padang - Dukungan terhadap etnis Rohingya terus menjadi perhatian di berbagai kalangan di dunia, termasuk juga di Ranah Minang. Berbagai aksi solidaritas seperti Masyarakat Minang Peduli berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat Selasa siang (11/9).

 

Demontrasi yang berlangsung tertib diterima oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten III Sudirman Gani karena Gubernur pada saat bersamaan menghadiri Pekan Olah Raga di Pekan Baru. Juga ikut mendampingi Kepala Badan Kesbangpol Irvan Khairul Ananda, Irdinansyah Tarmizi Anggota DPRD Sumbar, dan Irfianda Abidin dari Majelis Tinggi Adat Alam Minangkabau.

 

Dikatakan Sudirman Gani, tuntutan demo dari Aliansi Masyarakat Minang Peduli Rohingya menjadi kepedulian dan pikiran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari aspirasi yang disampaikan Aliansi dari berbagai lembaga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Minang Peduli Rohingya itu menjadi opsi Pemda Sumbar. Kita akan teruskan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Myanmar. 

 

Lebih lanjut disampaikan Sudirman Gani, Sumatera Barat yang mayoritas rakyatnya beragama Islam oleh karena itu apa yang menjadi aspirasi aliansi tersebut kita dorong dengan baik, kita suport. Namun itu bukan kewenangan kita dalam penyelesaiannya. Tetapi kita tetap membantu oleh karena itu mari kita teruskan aspirasi dari Aliansi Peduli Rohingya ini.

 

Sudirman Gani dan Irvan Khairul Ananda ikut menandatangani pernyatan sikap dan tunututan Aliansi Masyarakat Minang Peduli Rohingya.Adapun beberapa tuntutan dari aksi solidaritas untuk kemanusiaan etnis Rohingya di bacakan Muhammad Azhari yang mewakili dari Gerakan Masyarakat Minang Peduli Rohingya berisikan, pertama, pemerintah Myanmar harus mengakui hak etnis Rohingya atas kewarganegaraan Myanmar. 

 

Dua, mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembantaian dan kekerasan terhadap muslim Rohingya di Arakan dan mengadili setiap pihak yang terlibat serta bertanggung jawab terhadap kekerasan yang telah terjadi pada etnis Rohingya. Ketiga, proses politik dan demokrasi Myanmar harus bersifat terbuka dan setara bagi semua etnis termasuk bagi etnis Rohingya dengan segala hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara Myanmar. 

 

Keempat, mendesak PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia untuk menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan serta mengembalikan kedamaian dan keamanan di bumi Arakan. Kelima, meminta kepada komunitas internasional dan LSM untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban kekerasan di Arakan dan di lokasi-lokasi pengungsian. 

 

Keenam, meminta PBB dan masyarakat internasional untuk menyelenggarakan misi investigasi independen yang imparsial dan objektif pada dugaan kasus pembantaian massal terhadap etnis Rohingya di Arakan. Ketujuh, mendesak pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasannya untuk menerima pelarian etnis Rohingya yang terancam keselamatan dan keamanan di Arakan. Kedelepan, menuntut perwujudan amanat konstitusi kepada pemerintah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar penghormatan terhadap hak Asasi Manusia untuk mengambil inisiatif yang positif dan proaktif sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sekaligus tuan rumah dari Sekretariat ASEAN untuk penyelesaian krisis Rohingya secara permanen. 

 

Dan kedelapan mendesak PBB untuk segera melakukan intervensi kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah berlanjutnya tindak pembunuhan, kekerasan, pengrusakan dan pemerkosaan, demi pemeliharaan kedamaian dan kemanan dunia.

 

Dikatakannya, tuntutan kami sebagai perwakilan masyarakat Minang dalam menyikapi permasalahan kemanusiaan ini agar benar-benar menjadi perhatian pemerintah Indonesia serta pemerintah negara negara di dunia sehingga menjadi perbaikan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, ungkapnya.

 

Amir Mujahidin Sumatera Barat pada orasinya juga menyampaikan, karena kita seiman, mereka dizolimi, hak-hak mereka di injak-injak, atas dasar itulah kita bantu mereka. [humasprov]