Padang, Padek – Pemprov Sumbar kembali
mengkoleksi penghargaan tahun ini. Tak tanggung-tanggung, dua
penghargaan diraih sekaligus. Yakni peringkat pertama kategori Award
Citizen Engagement serta lima besar kategori Organization
Transformation. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap proses
pengadaan barang dan jasa secara transparan.
”Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memajukan pembangunan di Sumbar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Asosiasi Perusahaan, Penyedia Barang dan Jasa dan Masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin.
Irwan menjelaskan, tahun ini Sumbar melaksanakan proses lelang secara elektronik 100 persen. Ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan uji coba tiga paket pengadaan di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Bapedda.
Hingga 20 Maret lalu, telah dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 159 paket pengadaan dari 19 SKPD dengan nilai pagu Rp.205,4 miliar. Dimana 44 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu Rp34,2 miliar dan nilai kontrak Rp29,2 miliar dengan terjadi efisiensi Rp4,9 miliar. Hingga kini, Sumbar telah memiliki 22 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sumbar, tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. LPSE Sumbar sendiri telah memfasilitasi seluruh SKPD di lingkungan pemprov dan 11 kabupaten/kota serta 22 kementerian/lembaga/institusi untuk menayangkan rencana umum pengadaan lelang secara elektronik melalui website www.lpse.sumbarprov.go .id.
Tahun lalu, juga telah dilakukan proses lelang secara elektronik pada 602 paket pengadaan dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov dengan nilai pagu Rp1,1 triliun. Nilai kontrak berjumlah Rp929,8 miliar dengan efisiensi rp 172,3 miliar (14,57 persen).
Di SKPD, jumlah paket tertinggi terdapat di Dinas Prasjal Tarkim (148 paket), Dinas PSDA (141 paket), Dinas Peternakan (75 pakert), Dinas Pendidikan (24 paket), Dinas Pertanian (22 paket), dan RSUD SOLOK (27 paket).
Transparansi pengadaan barang dan jasa ini, juga telah mengikuti penyelenggaraan FutureGoV Award tentang pengadaan barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik tangggal 12 Oktober 2012 di Chiang Mai, Thailand.
Padang Ekspres, 25 Maret 2013
”Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memajukan pembangunan di Sumbar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Asosiasi Perusahaan, Penyedia Barang dan Jasa dan Masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin.
Irwan menjelaskan, tahun ini Sumbar melaksanakan proses lelang secara elektronik 100 persen. Ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan uji coba tiga paket pengadaan di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Bapedda.
Hingga 20 Maret lalu, telah dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 159 paket pengadaan dari 19 SKPD dengan nilai pagu Rp.205,4 miliar. Dimana 44 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu Rp34,2 miliar dan nilai kontrak Rp29,2 miliar dengan terjadi efisiensi Rp4,9 miliar. Hingga kini, Sumbar telah memiliki 22 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sumbar, tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. LPSE Sumbar sendiri telah memfasilitasi seluruh SKPD di lingkungan pemprov dan 11 kabupaten/kota serta 22 kementerian/lembaga/institusi untuk menayangkan rencana umum pengadaan lelang secara elektronik melalui website www.lpse.sumbarprov.go .id.
Tahun lalu, juga telah dilakukan proses lelang secara elektronik pada 602 paket pengadaan dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov dengan nilai pagu Rp1,1 triliun. Nilai kontrak berjumlah Rp929,8 miliar dengan efisiensi rp 172,3 miliar (14,57 persen).
Di SKPD, jumlah paket tertinggi terdapat di Dinas Prasjal Tarkim (148 paket), Dinas PSDA (141 paket), Dinas Peternakan (75 pakert), Dinas Pendidikan (24 paket), Dinas Pertanian (22 paket), dan RSUD SOLOK (27 paket).
Transparansi pengadaan barang dan jasa ini, juga telah mengikuti penyelenggaraan FutureGoV Award tentang pengadaan barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik tangggal 12 Oktober 2012 di Chiang Mai, Thailand.
Padang Ekspres, 25 Maret 2013
0 komentar:
Posting Komentar