Jakarta (4/5) Reformasi birokrasi di Indonesia
dinilai masih stagnan atau jalan di tempat. Gaung Kementerian/Lembaga
(K/L) yang terus menyuarakan reformasi birokrasi hanya angan-angan
belaka. Pemborosan birokrasi masih sangat tinggi.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (4/5/2012).
“Agenda reformasi birokrasi di Indonesia masih stagnan dan pemborosan birokrasi juga masih sangat tinggi. Pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus. Birokrasi masih belum memberikan pelayanan kepada publik secara prima,” kata Kemal.
“Pemborosan oleh birokrasi juga masih sangat tinggi. Reformasi birokrasi harus kembali digalakkan. Birokrasi yang sehat, efisien dan dapat bekerja secara baik sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi target-target pembangunan nasional”, imbuh Politisi PKS ini.
Menurut Kemal, revitalisasi reformasi birokrasi juga diharapkan mampu menjawab masalah korupsi dan pemborosan. Dikatakannya indikator indeks persepsi korupsi yang masih buruk menjadi tantangan yang serius.
Kemal menegaskan masalah ini harus dijawab dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“Dalam disain sistem remunerasi sekarang, juga belum sehat. Masih banyak honorarium dan tunjangan yang tidak jelas. Sehingga beban biaya gaji dan tunjangan setiap tahun semakin membengkak. Sehingga untuk Rp 1 rupiah program untuk masyarakat, kita harus membayar jumlah yang lebih besar untuk birokrasi. Ini sangat tidak sehat”, tambahnya.
fpks.or.id
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (4/5/2012).
“Agenda reformasi birokrasi di Indonesia masih stagnan dan pemborosan birokrasi juga masih sangat tinggi. Pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus. Birokrasi masih belum memberikan pelayanan kepada publik secara prima,” kata Kemal.
“Pemborosan oleh birokrasi juga masih sangat tinggi. Reformasi birokrasi harus kembali digalakkan. Birokrasi yang sehat, efisien dan dapat bekerja secara baik sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi target-target pembangunan nasional”, imbuh Politisi PKS ini.
Menurut Kemal, revitalisasi reformasi birokrasi juga diharapkan mampu menjawab masalah korupsi dan pemborosan. Dikatakannya indikator indeks persepsi korupsi yang masih buruk menjadi tantangan yang serius.
Kemal menegaskan masalah ini harus dijawab dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“Dalam disain sistem remunerasi sekarang, juga belum sehat. Masih banyak honorarium dan tunjangan yang tidak jelas. Sehingga beban biaya gaji dan tunjangan setiap tahun semakin membengkak. Sehingga untuk Rp 1 rupiah program untuk masyarakat, kita harus membayar jumlah yang lebih besar untuk birokrasi. Ini sangat tidak sehat”, tambahnya.
fpks.or.id
0 komentar:
Posting Komentar