Terima kasih kepada pengunjung blog. Jumlah kunjungan telah melewati 23.000. Nikmati postingan baru setiap Sabtu-Ahad
Home » » DPR Himbau Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Raibnya Aset Negara Sebesar 6,89 T

DPR Himbau Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Raibnya Aset Negara Sebesar 6,89 T

Written By Unknown on Jumat, 08 Juni 2012 | 20.16

Islamedia - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus menghimbau pemerintah khususnya kementerian dan lembaga untuk mengusut tuntas dugaan raibnya aset negara sebesar 6,89 triliun hasil audit BPK tahun 2011. Pemerintah tidak boleh membiarkan temuan tersebut dan harus segera menyelesaikannya secara tuntas mengingat begitu besar jumlah aset yang diduga raib itu.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendataan semua aset negara baik yang ada pada saat ini maupun sisa aset akibat terkena krisis moneter beberapa tahun lalu yang sempat dikelola oleh eks BPPN. Tentu dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang ada pada UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah harus melaporkan secara transparansi dan akuntable berapa total aset negara pada saat ini baik yang produktif ataupun yang tidak. Jangan sampai aset negara yang begitu besar jumlahnya tidak di kelola secara baik dan profesional sesuai dengan sistem akuntansi keuangan negara, kata Muhammad Firdaus politisi Partai Keadilan Sejahtera.
Pemerintah harus memastikan berapa jumlah aset negara yang terdata dan berapa yang tidak. Mengingat sumber daya manusia yang ada di kementerian dan lembaga banyak serta terdapat orang-orang yang ahli dan sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengelola keuangan negara serta sudah ada aturan yang mengaturnya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi pemerintah khususnya kementerian dan lembaga untuk tidak melakukan pendataan terhadap aset negara baik yang masih produktif ataupun tidak, ungkap Muhammad Firdaus.

Dengan adanya UU nomor 17/2003 tentang keuangan negara, maka pemerintah khususnya kementerian dan lembaga sudah seharusnya menyajikan laporan kekayaan negara secara transparansi dan akuntable dengan di dukung dengan data-data administrasi yang akurat. Sehingga penilaian BPK atas laporan di Kementerian dan Lemabga dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dapat di pertanggungjawabakan secara baik dan benar serta tidak adanya data-data fiktif yang dilaporkan, papar Muhammad Firdaus dari daerah pemilihan Jawa Timur 2 – Pasuruan dan probolinggo. (IM)

islamedia.web.id
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar


 
Support : Creating Website | Johny Template | Maskolis | Johny Portal | Johny Magazine | Johny News | Johny Demosite
Copyright © 2011-2013. PKS Lubeg - All Rights Reserved - Email: pkslubeg@yahoo.com
Template Modify by Creating Website Inspired Wordpress Hack
Proudly powered by Blogger