Pemerintah Harus Punya Sensitifitas

JAKARTA—Komisi V DPR RI merasa prihatin dan menyesalkan terjadinya musibah kecelakaan kapal laut beruntun yang terjadi dalam dua pekan terakhir. Pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) diminta tidak lagi mengabaikan keselamatan dan memiliki sensitifitas dalam mengurus persoalan keselamatan khususnya transportasi laut.

Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menilai pemerintah dan pemda lamban dalam memperbaiki pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi. Hal itu terbukti dengan peningkatan angka kecelakaan khususnya disektor transportasi laut.

“Seharusnya pemerintah dan pemda memiliki sensitifitas terhadap permasalahan pelayanan, keselamatan dan keamanan pelayaran. Selama ini yang terjadi seolah pemerintah melakukan pembiaran. Pemerintah dan pemda tidak pernah menarik hikmah dan melakukan pembenahan yang progresif dari rentetan musibah kecelakaan kapal laut yang terjadi akhir-akhir ini,” kata Yudi, politisi PKS asal Sukabumi ini.

Yudi mencatat, dalam dua pekan terakhir sedikitnya terjadi lima kali kecelakaan kapal. Mulai dari Kecelakaan Kapal Motor Putri Ayu di perairan laut Alang Maluku pada Sabtu, 16 Juni 2012 yang menyebabkan belasan orang meninggal hingga yang terakhir tabrakan kapal dua kapal kargo, KM Anugrah Jasa dan KM Mutia Lajoni,  di wilayah Tiworo Kepulauan (Tikep), kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada Minggu 24 Juni 2012 lalu.

Kecelakaan transportasi laut  ini bukan yang pertama terjadi. Sebagai catatan, selama 2009, sektor transportasi Indonesia menyisakan kenangan pahit. Sedikitnya 313 orang hilang dalam musibah tenggelamnya KM Teratai Prima di Perairan Majene, Sulawesi Barat pada 10 Januari 2009.

Menjelang akhir tahun 2009, kejadian memilukan, khususnya di moda angkutan laut, masih terjadi dengan persoalan dan latar belakang yang nyaris sama, dugaan kelebihan muatan dan faktor abai terhadap peringatan cuaca.

Tragedi KM Dumai Ekspres 10 di perairan Hiu Kecil Tanjung Sekoci Kepulauan Riau pada 22 Nopember 2009 menegaskan premis itu. Pada peristiwa itu, sedikitnya 30 orang dari 258 penumpang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya bisa diselamatkan oleh tim SAR.

Di tahun 2010, jumlah kecelakaan di laut mencapai 128 kecelakaan meningkat 5 persen dari tahun 2009 sebanyak 124 persen. Dengan rincian jenis kecelakaan 41 kapal tenggelam, 15 kapal terbakar, 21 kapal tabrakan. Paling banyak terjadi di Laut Jawa dengan jumlah 48 kecelakaan, Selat Malaka 18 kecelakaan, Selat Makassar sebanyak 13 kecelakaan, Laut Banda 9 kecelakaan. Dari 128 kecelakaan yang diinvestigasi KNKT, sebanyak 5 kecelakaan dengan rincian 1 kapal tenggelam, 1 kapal terbakar, 1 kapal meledak dan 3 tabrakan.

Tidak Miliki Roadmap

Ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus keselamatan transportasi, kata Yudi, juga terlihat dari ketiadaan dokumen roadmap to zero accident yang menjadi acuan dalam menyusun kebijakan keselamatan transportasi. Kementerian PErhubungan baru mengajukan usulan penyusunan dokumen roadmap to zero accident pada APBN 2013 mendatang.

“Dalam kurun waktu 2—3 tahun terakhir angka kecelakaan diseluruh sector transportasi masih tinggi. Ini menunjukan  bahwa Indonesia sampai sekarang belum mampu go to zero accident sebagai dampak dari ketidakseriusan pemerintah menjalankan berbagai regulasi moda transportasi. Dari RKP yang diajukan pemerintah, program keselamatan transportasi juga belum menjadi prioritas. Bahkan, hampir 3 tahun sektor transportasi di Indonesia berjalan tanpa satu pun dokumen yang mengatur dan mengawasi penurunan angka kecelakaan, karena dokumen roadmap to zero accident baru diusulkan penyusunannya dalam RKA 2013 ini.” Kata Yudi.

Tak hanya masalah keselamatan, keamanan di pelabuhan, stasiun kereta api dan terminal masih menjadi momok bagi pengguna transportasi. Pengamanan di pelabuhan-pelabuhan, stasiun dan terminal cenderung lemah. Tidak seperti bandara yang dilengkapi dengan Xray dan penjagaan yang ketat. Pengamanan dipelabuhan, bahkan untuk pelabuhan penyebrangan yang sibuk seperti Merak--Bakauheni  cenderung sangat lemah. Tidak ada Xray, banyak preman, kumuh, tidak tertib dan jauh dari kata nyaman. Tak heran bila kemudian kelonggaran pengamanan di pelabuhan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk menyelundupan narkoba, human traffic, termasuk menjadi jalur pelarian pelaku kejahatan korupsi.

“Kedepan, Kementrian Perhubungan harus lebih serius mengurus perbaikan pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi. Penambahan anggaran setiap tahun harusnya diikuti dengan perbaikan kinerja, bukan justru meningkatnya angka kecelakaan,” kata Yudi.

fpksdprri