Kemiskinan Turun, Penerima Raskin Naik

HASIL SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL-SUMBAR

Tren tingkat kemiskinan di Sumatera Barat menunjukkan penurunan, namun berbanding terbalik, ternyata penerima raskin justru meningkat. Sebagian pemkab dan pemko menolak data ini. Mengapa?

PADANG, HALUAN — Tingkat kemis­kinan di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren penurunan. Ber­da­s­ar­­kan data Survei Sosial Ekonomi Na­sional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2012 tingkat ke­miskinan makro hanya 8,19 persen, dengan jumlah penduduk miskin 404.736 jiwa. Angka ini terbilang sangat rendah dibanding kondisi Maret 2011 berkisar 9,04 persen dan Maret 2010 lalu pada angka 9,5 persen atau 430.024 jiwa. 

Namun para penerima beras untuk rakyat miskin (raskin) yang merujuk pada data PPLS 2011, justru mem­bengkak. Pada data PPLS 2011 yang kemudian secara resmi dikeluarkan Badan Nasional Percepatan Penan­g­gulangan Kemiskinan (BNP2K), terdapat kenaikan jumlah penerima raskin. Sebelumnya penerima raskin hanya 257.348 rumah tangga sasaran (RTS) atau sama dengan kepala keluarga (KK), kini menjadi 276.815 RTS. Sebagian kabupaten/kota menolak data ini.

Asisten II Bidang Ekbang dan Kesra Setdaprov Sumbar Syafrial dan Kepala Bappeda Sumbar Rah­mat Syahni kepada Haluan secara terpisah Sabtu (21/7), di Padang menjelaskan, tingkat kemis­kinan makro di Sumbar memang me­ngalami penurunan yang signifikan.

“Penurunan ini diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari peningkatan indeks garis kemis­kinan dari Rp230.000 perkapita/bulan menjadi Rp277.784 per kapita/bulan. Dan juga menurunnya capaian tingkat pengangguran dari tahun 2010 sebesar 6,95 persen menjadi 6,25 persen pada kondisi Februari 2012,” terang Syafrial.

Namun penurunan tingkat ke­mis­kinan di Sumbar ini tidak bisa dipersandingkan dengan data PPLS yang dibuat BPS. Data PPLS 2011 yang kemudian secara resmi dike­luarkan BNP2K di  bawah komando Wakil Presiden RI, meru­pakan data mikro penduduk miskin yang perlu dibantu melalui inter­vensi pemerintah.

Menurut Rahmat Syahni, data itu memuat dengan jelas, by name by addres keluarga miskin. Indi­kator yang digunakan BNP2K ini tidak sama dengan PPLS sebe­lumnya. Sejumlah indikator tamba­han dapat ditemukan di sini. Seperti tingkat pendidikan dan juga kesehatan. Sementara sebelumnya hanya mempedomani beberapa indikator saja seperti dinding rumah, lantai rumah dan pen­dapatan.

“Penghitungan tingkat kemis­kinan dilakukan secara makro dengan data agregat. Berbeda dengan pendataan PPLS yang dilakukan oleh BPS, data itu adalah data mikro dengan mem­pedomani beberapa indikator. Jadi tidak dapat disamakan. Data itu digunakan untuk penyaluran ban­tuan untuk penanggulangan kemis­kinan,” katanya.

Bagi daerah yang tidak terima dengan data tersebut, dapat menga­jukan usulan perubahan ke BNP2K melalui Bappeda Sumbar, baik usulan pengurangan penduduk miskin maupun penambahan. Tim BNP2K akan melakukan verifikasi data kembali.

Penerima Raskin Bertambah

Sebelumnya saat rakor gubernur dengan bupati/walikota, sejumlah kepala daerah keberatan dengan data ini. Sebab dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah­nya, raskin yang ditebus juga semakin membengkak harganya.

Sebab, data PPLS 2011 ini langsung dipakai untuk penyaluran raskin bulan Juni sampai Desember mendatang. Akibatnya pada bebera­pa kabupaten/kota terdapat pengu­rangan jumlah penerima raskin. Namun pada beberapa daerah lainnya justru terdapat penam­bahan. Namun secara keselu­ruhan untuk Sumbar, terdapat pening­katan jumlah RTS penerima raskin dari sebelumnya 2011 sebanyak 257.348 RTS kini menjadi 276.815 RTS.

Kepala Biro Perekonomian Set­daprov Sumbar Wardarusmen di­dampingi Kabag Bina Produksi Azrizal mengatakan, ada 3 daerah yang mengalami perubahan data RTS yaitu Kota Payakumbuh dari semula 6.693 RTS dengan pagu raskin 720.765 kg turun menjadi 6.593 RTS dengan pagu raskin 692.265 kg.

Kabupaten Dharmasraya justru mengalami kenaikan penerima raskin, dari 9.613 RTS dengan pagu 1.009.365 kg menjadi 9.813 RTS dengan pagu raskin 1.030.365 kg. Sedangkan Kota Solok mengalami penurunan dari 2.690 RTS dan pagu raskin 282.450 kg menjadi 2.590 RTS dengan pagu 271.950 kg. Sebagian daerah sudah menerima raskin alokasi bulan Juni 2012 ini.

“RTS penerima raskin untuk bulan Juni-Desember nanti mem­pedomani data PPLS 2011 yang dikeluarkan pemerintah. Terdapat kenaikan jumlah penerima raskin dari data penerima sebelumnya 257.348 RTS menjadi 276.815 RTS,” katanya.

Sementara itu menurut Kepala Bulog Divre Sumbar, Abdullah Djawas, distribusi raskin untuk alokasi Juni yang menggunakan data PPLS 2011, sebagian sudah tersalurkan. Hanya 6 kabupaten/kota yang belum didistribusikan karena memang belum mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA), masing-masing Mentawai, Bukit­tinggi, Padang Panjang, Dhar­masraya, Sawahlunto dan Solok.

Sedangkan alokasi bulan Juli, baru Kota Padang Padang yang menebus raskin. Bulog sendiri siap mendistribusikan raskin sesuai jumlah RTS penerima yang ditetap­kan pemerintah, termasuk penam­bahan data penerima tersebut.

“Untuk alokasi Juni, masih 6 daerah yang belum mengajukan SPA, sedangkan alokasi Juli, baru Padang yang sudah menebus raskin­nya,” kata Djawas.

Keterlambatan penebusan raskin ini, menurut Wardarusmen, ada kemungkinan disebabkan belum melunasi pembayaran raskin bulan sebelumnya atau bisa juga dikare­n­a­kan adanya perubahan data kemiskinan di daerah tersebut yang menyebabkan anggaran raskin membengkak. (h/vie)

Haluan 23 Juli 2012