Anggaran Transfer Daerah RAPBN 2013 Naik, Rakyat di Daerah Harus Lebih Sejahtera

Jakarta (17/8) - Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Sohibul Iman menilai peningkatan anggaran transfer ke daerah mencapai Rp. 40,1 triliun atau 8,4 % dari APBNP 2012 perlu dipastikan agar dapat berdampak pada kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup rakyat di daerah. “Harus ada upaya-upaya sistematis agar peningkatan transfer daerah ini tidak hanya habis untuk belanja pegawai dan belanja untuk birokrasi lainnya. Kita harapkan ada porsi peningkatan untuk belanja infrastruktur dan program kesejahteraan untuk rakyat didaerah”, paparnya.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp. 518,9 triliun. Anggaran sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk dana perimbangan Rp. 435,3 triliun, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp83,6 triliun. Alokasi dana perimbangan, naik Rp. 26,9 triliun atau 6,6 % dari pagu APBN-P 2012. Dana perimbangan itu terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp. 99,4 triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 306,2 triliun; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 29,7 triliun.

“Pemerintah diharapkan juga lebih konsisten untuk menjadikan kebijaan transfer ke daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah. Juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Kebijakan tersebut belum terlihat dalam kebijakan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH), dana penyesuaian serta dana Otonomi Khusus (Otsus)”, tambahnya.

Dalam RAPBN 2013 DAU direncanakan sebesar Rp. 306,2 Triliun. “Dalam pembahasan lanjutan nantinnya, pemerintah harus menjadikan DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan standar pelayanan minimum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan DAU nantinya juga harus menjawab keluhan dan masukan dari daerah selama ini, terutama dalam hal: formulasi, beban belanja pegawai, serta penggunaan database”, lanjutnya.

DAK direncanakan sebesar Rp. 29,7 triliun dalam RAPBN 2013. Ada peningkatan DAK ke daerah tertinggal meningkat dari sebelumnya Rp. 10,5 triliun dalam APBN-P 2012, menjadi Rp. 13,06 triliun dalam RAPBN tahun 2013. “Masih banyak kendala teknis yang terdapat dalam pengalokasian DAK. Selain itu bidang DAK yang berjumlah 19 bidang juga menjadi masalah tersendiri, karena terlalu banyak dan menjadi masalah dalam penentuan kedaerah. Selain itu, belum terdapat penjelasan mengenai pengalihan DPID dan DPPID kedalam DAK, serta penyesuaian dana pendamping 10% sesuai dengan kemampuan daerah”, tegasnya.

Dalam RAPBN 2013, Dana Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp. 13,2 triliun, atau naik Rp. 1,3 triliun dari pagu APBN-P 2012. Dana sebesar itu akan dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp. 4,3 triliun; Papua Barat Rp. 1,8 triliun; dan Aceh Rp. 6,1 triliun. Selain diberikan dana otonomi khusus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp. 1 triliun.

“Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat, baik proses kontrol dan evaluasi terhadap Dana Otonomi Khusus, agar dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat”, tutupnya.


pks.or.id