Bantuan diberikan sebagai wujud kepedulian partai terhadap masyarkat yang tertimpa musibah. Diharapkan bantuan itu bisa meringankan penderitaan para korban. PKS mendesak agar pemerintah segera bertindak cepat untuk mematangkan rencana mitigasi, sehingga jumlah korban banjir bandang dan longsor tidak terus bertambah.
“Kedatangan kami ke sini sebagai bentuk rasa perhatian terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Memang tak ada manusia yang mampu menolak apa yang telah menjadi kuasa Allah. Bencana telah membuat para korban harus kehilangan harta benda dan karib keluarga. Meskipun begitu, jangan berputus asa. Allah pasti punya rencana yang lebih baik untuk umatnya. Mudah-mudahan apa yang telah hilang sekarang ini, diberikan ganti yang lebih baik lagi oleh Allah,” ujar Ketua DPD PKS Padang, Muhidi didampingi anggota DPRD Padang, Pun Ardi di lokasi bencana banjir bandang, Sabtu (15/9).
Ia menyebutkan, banjir bandang yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat telah membuat kerusakan infrastruktur dan pemukiman masyarakat. Pemerintah harus secepatnya melakukan antisipasi agar peristiwa yang sama tidak lagi menimbulkan dampak yang lebih besar. Penyebab terjadinya banjir bandang itu harus ditemukan. Karena dengan tahu apa yang menjadi penyebab, akan lebih mudah mencari solusi dan penanganannya.
“Selama ini kan masih berspekulasi terus apa penyebabnya. Makanya, penyebabnya harus ditemukan. Saya mendukung langkah pemerintah untuk membersihkan material banjir bandang yang masih berada di alur sungai, karena sangat membahayakan bagi masyarakat yang berada di pinggir alur sungai,” ucapnya.
Katanya, pemerintah harus serius dalam menangani bencana banjir bandang ini. Harus ada skala penanganan yang jelas. Artinya, mulai saat ini sudah harus ada pola penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jika hal itu tak ada, maka dampak bencana akan semakin besar.
“Penanganan jangka pendek adalah tentunya menyelamatkan masyarakat yang masih terancam bencana banjir bandang dan longsor di zona merah alur sungai tersebut. Harus ada perencanaan atau strategi pemerintah soal yang terukur,” tuturnya
Pemko Padang harus selektif dalam mengeluarkan izin. Sebab, masih ada izin yang dikeluarkan di lokasi yang tak layak untuk di jadikan permukiman. “Pemko harus konsisten. Jika ada pengajuan usulan untuk pembangunan perumahan, jangan dikeluarkan sembarangan saja. Jika tak layak jangan dikeluarkan izinnya. Seperti di Tabing Banda Gadang lah, sudah jelas tak layak untuk perumahan, kok masih diberikan izin. Bantalan sungai tak boleh didirikan tempat perumahan,” ucapnya.
Muhidi mengimbau agar pemerintah provinsi juga harus tanggap dengan persoalan ini. Karena bisa saja banjir bandang menerjang kabupaten tetangga Kota Padang yakni Kabupaten Solok. Dimana alur sungai Kota Padang dan Kabupaten Solok satu aliran.
“Sejumlah kemungkinan yang terjadi harus di waspadai untuk menimalisir dampak bencana yang lebih besar lagi. Karena alur sungai ini, mengaliri sejumlah daerah, maka provinsi juga harus terlibat,” tuturnya.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Padang yang juga kader PKS Pun Ardi menambahkan, PKS tidak hanya memberikan bantuan logistik terhadap korban banjir bandang, bahkan saat evakuasi terhadap korban meninggal saat banjir bandang dan longsor terjadi, PKS juga turut serta. (401)
Singgalang 17 September 2012
0 komentar:
Posting Komentar