Dengan hal tersebut diharapkan adanya solusi-solusi dalam upaya peningkatan integrasi dan koordinasi program kegiatan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota di Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada urusan pariwisata serta koperasi dan UKM, sambut Gubernur ketika membuka acara rakor tersebut.
Gubernur Irwan Prayitno, yang juga didampingi oleh Wakil Gubernur, Muslim Kasim, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil serta Deputi Produksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa berdasarkan data jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat pada tahun 2011 mencapai 185.781 orang dengan rata-rata menetap selama 4,21 hari dan pengeluaran yang dihabiskan lebih kurang Rp. 2.100.000 per orang. Sedangkan untuk wisatawan lokal tahun 2011 yang berkunjung, terdata berjumlah sebanyak 5.106.321 orang dengan rata-rata menetap selama 3,20 hari dan pengeluaran Rp. 475.000 per orang.
Dengan jumlah tersebut, maka total penerimaan daerah dari bidang pariwisata pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 8,837,067,825,000. Ini sebuah pencapaian yang baik sekali. Namun demikian, patut untuk menjadi pertanyaan kita bersama adalah, apakah besarnya potensi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut murni menjadi penerimaan masyarakat dan pemerintah daerah secara langsung?
Oleh karena itulah pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM serta sektor perdagangan dan jasa menjadi penting artinya untuk menjadikan sektor pariwisata benar-benar dapat meningkatkan perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat, tambah Gubernur.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan bahwa pengelolaan pariwisata dan pengembangan koperasi di Sumatera Barat sampai saat ini belum dilaksanakan secara optimal sehingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi daerah belum dirasakan dengan maksimal.
Sebelumnya melalui rapat kerja sekda se-Sumbar yang juga diikuti oleh Kepala Dinas Pariwisata serta Ka. Dinas Koperasi Kab/Kota, sebagai rapat persiapan rakor ini, telah diambil beberapa kesimpulan mengenai pariwsata dan kolaborasinya dengan koperasi dan UKM, antara lain.
1. bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UKM, maka perlu adanya keterpaduan program pariwisata dengan koperasi dan UKM.
2. pemerintah provinsi dan kab/kota segera menetapkan kawasan-kawasan terpadu untuk pengembangan pariwisata.
3. perlu adanya pengembangan karakter dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam kepariwisataan daerah, diiringi dengan penataan dan pembangunan infrastruktur pariwisata
4. Perlu adanya konsep terpadu dalam pengembangan kawasan, oleh karena itu perlu dijajaki adanya sebuah kesepakatan bersama (MoU) antara pemerintah provinsi dan kab/kota.
5. Terhadap pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif RI, agar dapat memberikan program pengembangan pariwisata melalui pendanaan APBN secara berkelanjutan.
6. Komoditi unggulan pada masing-masing daerah dapat kembali diperjelas dan dikembangkan.
7. Agar adanya pengkoordinasian seluruh SKPD kab/kota untuk berperan serta dalam pembinaan koperasi, baik pada aspek kelembagaan maupun pada aspek pelaksanaan fungsi koperasi tersebut.
Terhadap hasil rapat kerja tersebut, pada kesempatan kali ini agar dapat menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah beserta SKPD terkait pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk ditindaklanjuti, serta diharapkan bantuan dan dukungan penganggaran dan pengawasan dari seluruh ketua DPRD kab/kota apabila telah diwujudkan ke dalam bentuk program dan kegiatan nantinya. [humasprov]
0 komentar:
Posting Komentar