Anggota Komisi V DPR Mahmudz Abdurahman mengatakan, sudah tidak terhitung lagi berapa kecelakaan yang menimpa moda transportasi di Indonesia.
Untuk diketahui, Rabu (26/9) terjadi musibah tabrakan Kapal Ferry Bahuga Jaya dengan Kapal Norgas Cathinka di laut Bakauheni. Kemudian, Kamis (4/10) Kereta Rel Listrik (KRL) Bogor tujuan Jakarta anjlok di Stasiun Cilebut Bogor.
“Kementerian Perhubungan harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua moda transportasi, khususnya yang dikelola BUMN,” katanya.
Menurut Mahfudz, transportasi yang dikelola BUMN merupakan angkutan penumpang massal dengan skala penumpang yang besar, misalnya KRL.
Dengan kejadian anjloknya KRL Bogor-Jakarta di areal Stasiun Cilebut, Bogor, sangat mengejutkan, apalagi kejadiannya disaat jam-jam sibuk. “Belum lagi penumpang KRL Commuter Line di Jakarta diberikan kado kenaikan tarif. Tapi kenyataannya, tingkat kenyamanan yang dirasakan pengguna masih sangat jauh dari cukup,” kritiknya.
Dia menganggap audit diperlukan agar pemerintah mengetahui kondisi transportasi publik apakah layak atau tidak. Kalau ketidaklayakkannya pada hal menyangkut keselamatan, harus segera diperbaiki. “Dan jika belum bisa diperbaiki, maka sarana yang tak layak itu tidak boleh dioperasikan,” tekannya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi V DPR Saleh Husen. Menurut dia, dengan banyaknya kejadian kecelakaan transportasi publik dalam dua minggu ini sudah layaknya audit dilakukan.
“Audit itu harus dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian Perhubungan guna meminimalisir kecelakaan,” katanya.
Saleh juga meminta ada sanksi tegas yang diberikan terhadap operator yang terbukti tidak bisa merawat transportasi publiknya. Tapi, itu juga harus dibarengi dengan pemberian reward kepada operator yang berhasil merawat dan menjaga transportasi publik
“Mereka (operator) jangan hanya profit oriented, tapi bagaimana meningkatkan pelayanannya,” kata anggota Fraksi Partai Hanura ini.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengaku, pihaknya sudah melakukan audit transportasi publik. “Kita lakukan setahun sekali dan berkala,” katanya kepada Rakyat Merdeka.
Menurut Bambang, audit tersebut dilakukan kepada direktorat masing-masing. Sedangkan untuk angkutan darat diserahkan kepada pemerintah daerah.
rakyatmerdeka.co.id 8 Oktober 2012
0 komentar:
Posting Komentar