Kenaikan Setoran Awal BPIH Tidak Akan Kurangi Antrean

JAKARTA – Kenaikan setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari Rp 25 juta menjadi Rp32,5 juta dinilai tidak akan efektif mengurangi antrean calon jemaah haji yang mendaftar. Sebaliknya, rencana kenaikan setoran awal BPIH dikhawatirkan akan memperbesar celah penyimpangan pemanfaatan dana haji.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH Abdul Hakim mengungkapkan hal itu, Kamis (18/10). Menurut Hakim, solusi yang tepat untuk mengurangi antrian haji adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran haji, sampai Kemenag mampu menyediakan regulasi yang dapat menguntungkan para pendaftar haji.

“Antrean calon jemaah haji tidak bisa dibendung dengan menaikan setoran awal BPIH. Meski mahal, animo masyarakat tetap akan tinggi untuk mendaftar haji karena yang namanya untuk ibadah wajib pasti apapun dilakukan, termasuk jika harus membayar mahal. Solusi terbaik adalah penghentian sementara dan terus melobi Pemerintah Arab agar kuota haji kita terus bertambah,” kata Hakim yang juga sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Disisi lain, moratorium pendaftaran haji untuk sementara dapat mencegah penggelembungan dana haji yang selama ini pengelolaan dinilai tidak transparan dan belum menguntungkan calon jemaah yang telah menyetorkan dana awal haji.

“Sistem akuntansi di Kemenag selama ini belum baik, seperti setoran BPIH yang masih bercampur antara bunga dari hasil pengendapan setoran awal dengan dana pokok. Apalagi jika setoran awal dinaikan. Pengendapannya semakin besar. Jadi, untuk menghindari penggelembungan dana haji yang tidak terkelola dengan baik, perlu ada moratorium sementara pendaftaran haji sampai ada regulasi yang menguntungkan calon jemaah. Disisi lain, moratorium ini juga akan memudahkan proses penelisikan KPK.” kata Hakim.

Seperti diketahui, Kemenag akan menaikan setoran awal BPIH sebesar Rp30-32,5 juta mulai Januari 2013. Kenaikan setoran awal BPIH itu diharapkan akan menekan antrean calon jemaah haji.

Sesuai dengan pasal 22 ayat (2) UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaan Ibadah Haji, kata Hakim, penerimaan setoran BPIH harus memperhatikan ketentuan kota haji.

"Kuota haji relatif tetap sekitar 210 ribu jemaah/tahun. Tapi, Kemenag tetap membuka pendaftaran haji terus menerus dan otomatis menerima setoran BPIH. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 22 Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun yang menghendaki setoran BPIH dihentikan setelah kuota tahun berjalan terpenuhi.” Kata Hakim.

Seperti diketahui, sistem pendaftaran haji sepanjang tahun yang diterapkan selama ini menyebabkan bertambahkanya setoran awal haji terus bertambah. Hingga saat in tercatat 1,4 juta orang yang masih antri untuk menunaikan ibadah haji dengan setoran awal Rp33 triliun.

Dengan bertambahnya jumlah setoran haji yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun memicu potensi penyelewengan dana setoran awal BPIH, khususnya dalam pemanfaatan dana indirect cost yang berasal dari bunga investasi setoran awal haji. Pengendapan setoran awal haji selama ini tidak dirasakan manfaatnya oleh calon jemaah. Sementara penggunaan indirect cost selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2012, direncanakan penggunaan indirect cost sebesar Rp1,6 triliun, naik dari Rp1,2 triliun di tahun 2010.

Karena itu, penghentian atau moratorium sementara pendaftaran haji merupakan kebijakan solutif yang dapat diambil pemerintah menekan antrean calon jemaah serta  mencegah penggelembungan dana BPIH sekaligus mencegah potensi korupsi dana yang dikumpulkan dari calon jemaah haji.

fpksdprri