JAKARTA -- Politikus PKS, Indra, mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan
untuk segera mengungkap siapa anggota DPR lainnya yang terlibat
kongkalikong dengan pihak BUMN. Hal ini, menurutnya, penting dilakukan
untuk pembenahan dan pembersihan di Kementerian BUMN dan DPR.
"Saya mendesak Dahlan tidak berhenti hanya sampai di sini, namun juga harus melakukan pembenahan dan pembersihan di Kementerian BUMN dan DPR. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini BUMN sering menjadi sapi perahan," ujarnya, Selasa (6/11).
Dia juga mengatakan agar kasus ini, apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka harus segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, hukum harus ditegakkan, siapapun dia dan apapun jabatanya, tidak boleh ada kompromi.
Meski begitu, dirinya mengapresisi kemauan dan keberanian Dahlan Iskan yang telah menyebutkan dua nama oknum DPR beserta data pendukungnya pada BK DPR.
"Menurut saya keterbukaan dan info Dahlan Iskan pada BK tersebut sangat penting untuk menindak praktek kotor sekaligus memperbaiki pengelolan pemerintah dinegeri ini, serta mengatisipasi praktek-praktek menyimpang tersebut dikemudian hari," jelas anggota Komisi III DPR ini.
republika.co.id 6 November 2012
"Saya mendesak Dahlan tidak berhenti hanya sampai di sini, namun juga harus melakukan pembenahan dan pembersihan di Kementerian BUMN dan DPR. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini BUMN sering menjadi sapi perahan," ujarnya, Selasa (6/11).
Dia juga mengatakan agar kasus ini, apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka harus segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, hukum harus ditegakkan, siapapun dia dan apapun jabatanya, tidak boleh ada kompromi.
Meski begitu, dirinya mengapresisi kemauan dan keberanian Dahlan Iskan yang telah menyebutkan dua nama oknum DPR beserta data pendukungnya pada BK DPR.
"Menurut saya keterbukaan dan info Dahlan Iskan pada BK tersebut sangat penting untuk menindak praktek kotor sekaligus memperbaiki pengelolan pemerintah dinegeri ini, serta mengatisipasi praktek-praktek menyimpang tersebut dikemudian hari," jelas anggota Komisi III DPR ini.
republika.co.id 6 November 2012
0 komentar:
Posting Komentar