Padang-Wakil Ketua DPRD Sumbar dari PKS,
Trinda Farhan, 20/3 lalu menerima aspirasi mahasiswa dari Aliansi
Cipayung di Gedung DPRD Sumbar yang menyatakan penolakan kenaikan harga
BBM. Farhan ikut menandatangani pernyataan penolakan kenaikan harga BBM
sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa.
Di samping itu Farhan juga menjelaskan bahwa DPRD bersama Gubernur telah berupaya secara maksimal menetapkan APBD yang pro rakyat. Ini tercermin dari struktur APBD 58% untuk “biaya langsung” yang berdampak langsung terhadap masyarakat, di antaranya infrastruktur, gerakan pensejahteraan petani dan lainnya. Sementara yang 42% untuk “biaya tak langsung.”
Farhan juga menyinggung, “Jika harga BBM tetap naik, apa antisipasi DPRD? Sesuai wewenang DPRD bersama Gubernur segera melakukan perubahan APBD dengan rasionalisasi belanja daerah. Misalnya dengan memotong belanja pegawai termasuk belanja perjalanan dinas dewan dialihkan kepada pembiayaan program penanggulangan dampak kenaikan BBM terhadap rakyat kecil di Sumbar.” (dep)
beritapkssumbar.wordpress.com
Di samping itu Farhan juga menjelaskan bahwa DPRD bersama Gubernur telah berupaya secara maksimal menetapkan APBD yang pro rakyat. Ini tercermin dari struktur APBD 58% untuk “biaya langsung” yang berdampak langsung terhadap masyarakat, di antaranya infrastruktur, gerakan pensejahteraan petani dan lainnya. Sementara yang 42% untuk “biaya tak langsung.”
Farhan juga menyinggung, “Jika harga BBM tetap naik, apa antisipasi DPRD? Sesuai wewenang DPRD bersama Gubernur segera melakukan perubahan APBD dengan rasionalisasi belanja daerah. Misalnya dengan memotong belanja pegawai termasuk belanja perjalanan dinas dewan dialihkan kepada pembiayaan program penanggulangan dampak kenaikan BBM terhadap rakyat kecil di Sumbar.” (dep)
beritapkssumbar.wordpress.com
0 komentar:
Posting Komentar