Pandangan FPKS Terkait Inflasi, Suku Bunga SPN & Nilai Tukar 2013

Jakarta (24/5) - Fraksi PKS DPR RI memandang  potensi inflasi melampau angka yang diasumsikan dalam Kerangka Ekonomi Makro 2013. Sehingga pemerintah harus bekerja keras dan melakukan upaya antisipasi dini untuk mencapai target ini. “Asumsi inflasi 4,5 – 5,5 persen tahun 2013 akan banyak mendapat tantangan dari komponen inflasi bergejolak (volatile inflation) yang relatif rentan terhadap gangguan eksternal maupun dalam negeri, serta komponen inflasi inti (core inflation) yang akan dipengaruhi oleh melonjaknya harga energi, harga bahan pangan dunia, dan ekspektasi inflasi dari rencana kebijakan terkait administered prices”, papar Kemal Stamboel saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 24 Mei 2012.

Terkait asumsi suku bunga SPN 3 bulan sebesar 4,5–5,5 persen, Fraksi PKS memandang Yield SPN seharusnya masih dapat ditekan lebih rendah sering dengan mebaiknya persepsi investor terhadap Indonesia yang telah mendapatkan peringkat investment grade oleh beberapa lembaga. Suku bunga SPN 3 bulan yang relatif tinggi dikhawatirkan akan mendorong ekspektasi imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi semakin tinggi dan akan menambah beban keuangan negara.

“Selain itu suku bunga SPN 3 bulan yang relatif tinggi dikhawatirkan akan menjadi referensi pasar dan akan menyebabkan cost of capital bagi dunia usaha tetap bertahan tinggi. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah dan BI untuk secara serius memfokuskan kebijakan untuk menekan suku bunga kredit agar turun. Spread suku bunga perbankan nasional yang terlalu besar saat ini, dan menjadi yang tertinggi di kawasan, telah menghambat dinamika sektor riil, menurunkan daya saing dan melemahkan pertumbuhan ekonomi nasional”, tambahnya.

Terkait asumsi nilai tukar Rupiah Rp 8.700–9.300 per dollar AS, Fraksi PKS memandang bahwa nilai tukar Rupiah harus dijaga dari volatilitas yang terlalu ekstrem dan penguatan yang terlalu berlebihan khususnya terkait kecenderungan “deindustrialisasi”. “Fraksi PKS memandang bahwa asumsi tersebut cukup realistis untuk menjaga daya saing industri domestik, namun pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja keras untuk mencapai hal tersebut ditengah ketidakstabilan pasar keuangan dunia yang masih membayangi kedepan. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk fokus dan secara ketat menjaga stabilitas nilai tukar dalam rangka menjaga daya saing dan stabilitas perekonomian nasional” tambahnya.

pks.or.id