PKS Lakukan Diplomasi Parlemen untuk Masalah Kemanusiaan di Myanmar

Jakarta (27/8) - Partai Keadilan Sejahtera(PKS) melalui Fraksi PKS DPRRI, usai misi diplomatik ke Myanmar, menegaskan akan terus memperjuangkan bantuan bagi etnik Muslim Rohingya di Myanmar. Selama enam hari (21-26 Agustus) di Myanmar, delegasi FPKS yang berjumlah tujuh orang berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan disana yaitu Pemerintah, DPR dan DPD Myanmar serta perwakilan masyarakat etnik muslim Rohingya dan ormas muslim Myanmar.

Misi diplomatik FPKS DPR ini, menurut Hidayat Nurwahid yangmenjadi ketua rombongan, adalah untuk melengkapi misi kemanusiaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ketua DPR Marzuki Ali dan Ketua PMI Jusuf Kalla. “PKS meyakini misi ini dapat mendorong pemerintah dan parlemen menjadi lokomotif  transformasi demokrasi yang kini berlangsung di Myanmar,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V  ini. Misi utama FPKS, agar demokratisasi yang mulai diberlakukan di Myanmar dapat terus dipraktekkan yang dengan cara itu maka akan menghadirkan parlemen komitmen dengan penegakkan hukum dan penghormatan HAM, berlaku adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama warga bangsa/rakyat di negara tersebut. Dengan cara itu maka diharapkan akar masalah konflik di Arakan/Rakhine, yaitu diantaranya terkait status kwarganegaraan, dapat segara dicarikan solusinya.

Menurut Hidayat, Myanmar pernah mengakui etnik muslim Rohingya sebagai warga negara. Hal itu terjadi di masa pemerintahan Jenderal Aung San, ayah dari tokoh demokrasi Myanmar saat ini, Aung San Suu Kyi. Saat itu Myanmar juga adalah negeri yang memiliki posisi terhormat di mata dunia, bahkan salah seorang putra bangsanya ada yang diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu U Than.

PKS mengapresiasi pembentukan tim pencari fakta kasus yang terjadi di wilayah Etnik Rohingya. Diinformasikan kepada delegasi PKS, tim tersebut beranggotakan 27 orang dan 6 diantaranya adalah warga negara muslim. “Ini baik sekali sebagai awal dari penyelesaian menyeluruh atas konflik horizontal yang terjadi disana,” tutur Hidayat.

Sementara itu Parlemen Myanmar mengapresiasi kunjungan FPKS DPR dan sepakat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan wakil dari pimpinan parlemen Myanmar menyatakan jaminannya bahwa masalah ini akan diselesaikan secepatnya termasuk soal status kewarganegaraan etnik muslim Rohingya. Menteri Sosial Myanmar U Aung Kyi, juga menghargai upaya diplomatik FPKS dan menyatakan siap untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik baik dari pihak etnik muslim maupun warga negara dari etnik atau agama Budha.

Delegasi FPKS DPR yang dipimpin oleh Hidayat Nurwahid, dengan anggota rombongan diantaranya Sohibul Iman (Dapil Jakpus, Jaksel dan luar Negeri), Nurhasan Zaidi (Dapil Jabar VII), Ledia Hanifa (Dapil Jabar I). Dalam kunjungan tersebut, delegasi FPKS didampingi oleh Duta Besar RI untuk Myanmar, Sebastianus Sumarsono dan para staf kedubes lainnya.

Dari dialog intensif dengan beragam institusi tersebut, FPKS semakin memahami akar konflik kemanusiaan yang dialami etnik muslim Rohingya. Seperti halnya konflik-konflik horisontal di berbagai belaham dunia, akar permasalahan cukup kompleks, yaitu dari masalah intoleransi perbedaan etnik, sejarah, agama termasuk kinerja pemerintah pusat maupun lokal.

Hal positif yang didapatkan dari kunjungan resmi delegasi FPKS DPR diantaranya adalah pemerintah maupun parlemen Myanmar menyepakati bahwa berbagai permasalahan HAM di setiap negara dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan regional maupun internasional. Menurut Hidayat, dialog intensif dengan mereka juga menghasilkan kesepakatan bahwa Pemerintah Myanmar akan membuka akses atas bantuan lembaga-lembaga internasional kepada korban-korban kemanusiaan dalam konflik di Rakhine, baik dari pihak etnik muslim Rohingya maupun korban warga Budha.

Sementara itu, saat bertemu ormas-ormas Islam dan partai politik yang  didirikan oleh etnik Rohingya. Hidayat mendapatkan penegasan, bahwa kaum muslimin di Rakhine tidak punya niat sedikitpun ingin memerdekakan diri dari Myanmar. “Mereka ingin menjadi warga negara Myanmar seutuhnya dengan segala hak dan kewajiban, yang dilindung oleh konstitusi dasar negara,” tutur Hidayat.

Menurut Hidayat, misi ini juga merupakan bagian dari misi parlemen Indonesia, dan dengan demikian merupakan aspirasi rakyat Indonesia. FPKS akan menyampaikan hasil kunjungan ini kepada Pimpinan DPR dan juga masyarakat luas terutama melalui ormas-ormas Islam yang selama ini ingin menetahui kondisi yang lebih jelas tentang nasib etnik muslim Rohingya.

 pks.or.id

Foto: Republika