"Dalam diskusi di Fraksi PKS, ada banyak aspirasi dari para anggota untuk melakukan moratorium kunjungan ke luar negari. Ini penting untuk memotong anggaran perjalanan untuk seluruh pejabat negara di RAPBN 2013," kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada detikcom, Kamis (6/9/2012).
PKS berharap dengan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri di DPR maka akan diikuti moratorium kunjungan kerja pemerintah ke luar negeri. Dengan demikian anggaran tahun 2013 akan efisien.
"Ini untuk efisiensi, memang sebaiknya DPR harus secepatnya mempelopori. DPR harus memberikan contoh untuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kemudian akan diikuti dari pemerintah. Karena anggaran terbesar ada di pemerintah," lanjut Abdul.
FPKS mendesak pimpinan DPR segera mengadakan rapat konsultasi. Rapat itu akan digelar agar segera mencapai kesepakatan terkait hal ini.
"Ini harus diputuskan secara kelembagaan. Jadi pimpinan DPR harus segera mengagendakan rapat dengan pimpinan fraksi membahas dna mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Ini harus menjadi bagian dari sikap politik DPR," ucap Abdul.
Sampai saat ini baru Gerindra yang menginstruksikan anggotanya menolak kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto memberikan perintah tegas kepada anggotanya di DPR.
(van/vta)
detik.com 6 september 2012
0 komentar:
Posting Komentar