Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Nasrul Abit, Wabup Editiawarman, Kadis Kehutanan Ir. Hendri Okta, Kabiro Pemerintahan Drs.Syafrizal, Kabiro Humas Irwan,S.Sos,MM, Ketua DPRD, Forkopinda, Ketua Penggerak PKK dan beberapa SKPD terkait di lingkungan Pemkab Pessel.
Kunker Gubernur kali ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat Tapan, kibaran bendera merah putih dan kesenian budaya ikut memberikan nuansa keramahtamahan rang pasisie.
Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan tersebut menyampaikan, terlihat kegembiraan yang amat sangat atas pemekaran tiga kecamatan baru ini. Kita mengapresiasi para tokoh presidium pemekaran yang telah lama berjuang dan kenyataan hari ini melambangkan nilai-nilai kebersamaan yang kuat antara masyarakat dengan Pemkab Pessel dan Pemkab Pessel dengan Pemprov Sumbar.
Langkah pemekaran ketiga kecamatan ini merupakan langkah maju yang cepat untuk pengusulan kabupaten pemekaran yang baru, sesuai dengan syarat yang ditetapkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Kami pada prinsipnya menyetujui usaha pemekaran ini sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, lebih dekat, mudah menjangkau masyarakat dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan di daerah ini. Kita juga memujikan kecepatan dan kesungguhan Bupati dan DPRD serta masyarakat dalam pengurusan pemekaran daerah ini, mulai dari pemekaran 4 nagari menjadi 60 nagari dan dalam waktu yang cukup singkat pula melakukan pemekaran kecamatan di daerah eks Kecamatan Panjung Soal, ungkapnya.
Irwan Prayitno juga menyampaikan, kita sangat memahami Kabupaten Pesisir Selatan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah terluas sepanjang pantai Barat di Provinsi Sumatera Barat, sering dihadapkan pada kendala jangkauan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal inilah menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakmerataan pembangunan serta ketidak-optimalan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-pontensi sumberdaya yang ada di Pessel.
Walaupun berbagai kebijakan pembangunan daerah telah disusun secara komprehensif, tidak akan membawa perubahan secara riil bagi masyarakat apabila tidak diiringi dengan sikap dan pola pikir profesional aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kendala sering dianggap menjadi distorsi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah stigma aparatur pemerintah yang cenderung mempersulit berbagai urusan yang seharusnya dapat dilakukan lebih mudah.
Kita menghimbau segenap aparatur pemerintah daerah di Sumatera Barat melakukan introspeksi diri dan melakukan evaluasi kinerja yang telah dicapai selama, apakah telah memberikan layanan terbaik, atau belum. Kenapa kita tidak mempermudah urusan jika bisa mudah, kenapa dipersulit padahal bisa dipercepat ?
Saat ini Mendagri telah menerbitkan peraturan Mendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN), sebagai bentuk pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai tahap terbit dokumentasi dalam satu tempat. Pelaksanaan PATEN mengharuskan kecamatan untuk memenuhi berbagai persyaratan substantif berupa adanya pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat, syarat adiministratif berupa adanya standar dan uraian tugas personil serta syarat teknis berupa kecakupan sarana prasarana dan pelaksana teknis pelayanan, ujarnya.
Irwan juga mengisyaratkan, jika terjadi percepatan pemekaran di Kabupaten Pessel, Bank Nagari siap membantu dan memberikan dukungan moril, proses pelaksanaan pembangunan, tentang KUR dan lain-lain dalam memacau peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran yang baru.
Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam proses ini, sehingga kerjasama ini akan mampu melahirkan kebijakan baru oleh pemerintah pusat untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan di Sumatera Barat, harapnya.
irwan-prayitno.com 7 September 2012
0 komentar:
Posting Komentar