"Kita masih dalam proses memverifikasi siapa yang akan disandingkan dengan cagub kita. Kita cari yang visi misinya sama dengan Mas Gatot," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan kepada JPNN, kemarin (14/9).
Dijelaskan Luthfi, memang untuk seleksi calon pendamping Gatot diserahkan sepenuhnya kepada pengurus partai di daerah. Nantinya, jika sudah ada nominator, barulah DPW menyerahkan ke DPP untuk dipilih mana yang dianggap paling pas menjadi penyanding calon incumbent itu.
"Jadi, DPP nantinya hanya menindaklanjuti saja hasil dari DPW," ujar Luthfi.
Lantas, apa kriteria yang digunakan DPW nantinya untuk memilih nama cawagub? Luthfi mengatakan, kriteria umumnya adalah orang tersebut punya visi dan misi yang sejalan dengan visi visi yang diusung Gatot.
Ditanya kriteria spesifik apa yang akan dijadikan acuan, Luthfi menyebut, orang tersebut tidak punya potensi pecah kongsi jika nanti terpilih menjalankan roda pemerintahan Pemprov Sumut bersama Gatot.
"Harus sejalan dengan gubernur, jangan pecah kongsi di tengah jalan," ujar pria bergaya kalem ini.
Jadi, tak mau kejadian pecah kongsi Syamsul Arifin-Gatot terulang lagi? Luthfi malah tertawa ditanya demikian. Menurutnya, antara Gatot dengan Syamsul sebenarnya tidak pernah terjadi pecah kongsi. "Di Sumut itu aslinya tak pecah kongsi," katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Dia malah lebih suka memberi contoh kasus pecah kongsi antara Gubernur DKI Fauzi Bowo, dengan wakilnya, Prijanto. "DKI itu yang pecah kongsi," ucapnya.
Sebelumnya Luthfi pernah mengatakan, penetapan Gatot sebagai cagub dari PKS juga berdasarkan survei dan suara kader bawah di Sumut. Dijelaskan, memang PKS punya mekanisme penetapan calon, yang mengutamakan suara kader dari bawah.
Cara ini dianggap mumpuni, karena kader pula yang nantinya akan bekerja menggerakkan mesin partai untuk memenangkan calon yang dikehendaki. "Dan kader kami di wilayah Sumut semakin hari semakin solid," ucapnya.
Mengenai partai yang akan diajak koalisi, Luthfi mengatakan, PKS tidak memagari diri dengan partai apa berkaolisi. Artinya, tidak harus dengan partai yang berbasis ideologi Islam. "Di sejumlah daerah kita berkoalisi dengan beragam partai, ada juga yang dengan PDIP," ujarnya tanpa menyebut di daerah mana PKS berkoalisi dengan PDIP.
PKS, lanjutnya, membawa agenda nasional yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan menegakkan keadilan. "Yang disesuaikan dengan realita hetergonitas," terangnya.
Masyarakat di Sumut, lanjutnya, bisa melihat bagaimana kepemimpinan kader PKS di sejumlah daerah, antara lain Nur Mahmudi Ismail yang memimpin Kota Depok, Ahmad Heryawan yang menjadi gubernur Jabar, ataupun Irwan Prayitno yang memimpin Sumbar. Termasuk Gatot selama menjadi wagub dan Plt gubernur Sumut. "Semua berjuang untuk agenda nasional. Kebhinekaan adalah fakta yang kita perjuangkan. Tak ada hambatan etnis," pungkasnya. (sam/jpnn)
jpnn.com 15 September 2012
0 komentar:
Posting Komentar