JAKARTA—Sekretaris
Fraksi partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
KH Abdul Hakim menegaskan bahwa fraksinya sejak awal belum pernah
merestui pembahasan revisi Undang-Undang
Komisi Pemberatasan Korupsi (RUU KPK) dilanjutkan ke Badan Legislasi
(Baleg). Hal itu, kata Hakim, dibuktikan
dengan pendapat mini fraksi yang disampai FPKS dalam rapat pleno Komisi III
atas usulan revisi RUU KPK awal Juli
lalu.
“Saya keberatan jika semua kalangan DPR digeneralisasi menerima
revisi RUU KPK dan menyetujui pembahasannya dilanjutkan ke Baleg. Apalagi berniat membalas dendam dengan KPK lewat revisi RUU
Pemberantasan Korupsi. Karena sejak awal FPKS tidak pernah menerima usulan
revisi ini. Buktinya ada di dalam pandangan mini fraksi PKS atas RUU yang dibacakan saudara Aboe Bakar Al-Habsy
(kapoksi III FPKS) tanggal 3 Juli lalu ,”
kata Abdul Hakim.
Menurut
Hakim, pendapat mini FPKS mengenai RUU KPK yang dibacakan dalam rapat pleno
Komisi III awal Juli lalu justru membuktikan konsitensi fraksinya dalam
mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Hal itu dibuktikan dengan permintaan FPKS agar usulan revisi RUU KPK
yang diajukan Komisi III dikaji ulang karena terdapat
resistensi dari beberapa kalangan yang kurang sependapat atas rencana perubahan
atas undang-undang tersebut.
Dalam pendapat mini FKS, kata Hakim, fraksinya juga meminta para
legislator di DPR untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat
atas usulan revisi RUU ini. Karena itu, FPKS berpandangan masih perlu untuk melakukan
pendalaman atas materi RUU tersebut.
Disisi
lain Fraksi PKS masih merasa perlu untuk meminta masukan dari beberapa pakar
serta pemangku kepentingan terkait agar dapat merumuskan kebijakan legislasi
ini dengan baik dan benar.
“Pendapat mini fraksi yang dibacakan tanggal 3 Juli itu adalah bukti kami belum pernah merestui revisi RUU KPK. Kami ingin Dewan melakukan pendalaman dulu, menjaring aspirasi dari masyarakat dan pakar soal ini. Tidak ujug-ujug direvisi. Silahkan saja dicek di sekjen isi pendapat mini fraksi PKS. Jadi, kami sangat keberatan jika semua Dewan digeneralisasi ingin melemahkan KPK. Dan itu akan kami buktikan dalam sikap-sikap FKS ke depan,” kata Hakim.
fpksdprri
0 komentar:
Posting Komentar