Tunda JSS, Benahi Infrastruktur Merak-Bakauheni

JAKARTA—Tabrakan kapal Bahuga Jaya dengan tanker Norgas Cathinka (NGC) di Selat Sunda harus menjadi momentum pemerintah untuk menunda pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Upaya yang mendesak dilakukan pemerintah saat ini adalah memperbaiki infrastruktur pelabuhan dan peremajaan armada kapal laut di penyeberangan Merak-Bakauheni.

Demikian dikatakan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Fraksi PKS di Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, Senin (1-10). Menurut Sigit, pembangunan JSS belum mendesak dilaksanakan. Selain karena biaya pembangunannya yang fantastis hingga Rp225 triliun, aspek kerawanan bencana di sekitar Selat Sunda juga perlu dipertimbangkan. Disisi lain, pembangunan JSS akan mematikan pelayaran nasional.

“Musibah tabrakan kapal Bahuga dengan tanker NGC di selat Sunda kemarin memperlihatkan bahwa keselamatan, keamanan dan kelancaran penyeberangan di Merak-Bakauheni  belum ditangani dengan baik. Sebaliknya, pemerintah sudah merencanakan pembangunan JSS yang menelan dana sangat besar sampai Rp225 triliun dan pembangunannya membutuhkan waktu lama. Jadi sepertinya kebijakannya tidak pas, karena kita butuh perbaikan infrastruktur pelabuhan yang cepat, tapi disuruh menunggu JSS,” kata Sigit.

Langkah yang seharusnya diambil pemerintah, kata Sigit adalah mempercepat pembenahan  infrastruktur Merak-Bakauheni. Dengan menambah dermaga baru, peremajaan kapal dan infrastruktur lainnya, kata Sigit, kelancaran, keselamatan dan keamanan di penyeberangan terpadat di Indonesia itu akan terwujud.

Selama ini,, kata Sigit, para pemilik kapal enggan menambah kapal baru di penyeberangan terpadat di Indonesia itu karena khawatir tidak bisa menarik keuntungan mengingat pemerintah akan segera membangun JSS. Akibatnya, revitalisasi kapal terhambat karena tidak ada investor yang mau berinvestasi. Dan pelayanan pelayaran yang aman, selamat dan lancar pun terabaikan.

“Membangun jembatan itu kan butuh waktu sepuluh sampai lima belas tahun. Tidak mungkin penumpang dan kendaraan yang lewat Selat Sunda harus menunggu 15 tahun untuk bisa mendapatkan pelayananan yang aman, lancar dan selamat. Karena itu dibutuhkan solusi jangka pendek yaitu perbaikan infrastruktur pelabuhan Merak-Bakauheni, modernisasi managemen pelayaran dan modernisasi angkutan penyeberangan,” kata Sigit.

Seperti diketahui, sebagai negara maritim sistem transportasi laut Indonesia amburadul. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah kasus kecelakaan di laut. Penyebab kecelakaan beragam, mulai dari kebakaran, kelebihan muatan sampai dengan usia kapal yang dimanipulasi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tingkat pengawasan dari para pemangku kebijakan.

Kesalahan pemerintah dalam kebijakan pembangunan nasionalnya saat ini adalah lebih mengedepankan “land base oriented”. Sehingga strategi yang terkait dengan urusan laut tidak mendapatkan prioritas, termasuk dalam kebijakan anggaran. Akibat dari strategi yang keliru, maka kebijakan dan implementasi di bidang transportasi laut amburadul. Konsekuensinya, transportasi laut yang seharusnya jadi andalan masyarakat justru menjadi angkutan yang menakutkan.

Optimalkan Pencarian Korban

Dalam kesempatan itu, Sigit juga meminta pemerintah dan Basarnas untuk memaksimalkan pencarian korban selamat dan korban yang diduga tewas bersama tenggelamnya kapal Bahuga Jaya.

“Upaya pertolongan dan pencarian korban harus dilakukan maksimal. Kemungkinan masih banyak korban dibagian deck yang belum terselamatkan karena dari pengakuan korban selamat, proses tenggelamnya kapal cepat sekali hanya selang 20 menit setelah tabrakan. Dalam waktu 20 menit, rasanya sulit untuk bisa cepat naik dari deck ke bagian atas kapal dan mendapatkan pelampung lalu menyelamatkan diri” kata Sigit.

Berdasarkan pasal Pasal 258 UU No.17 tahun 2009 tentang pelayaran, pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.

fpksdprri