Gubernur Irwan Prayitno Mendukung e-Audit Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan BPK

Padang – Penandatangan Nota Kesepahaman antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah se Sumatera Barat ini merupakan komitmen dalam pengelolaan system informasi dalam akses data pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, dan ini sebagai bahan evaluasi yang cerdas, cepat dan mudah untuk diupdate, sesuai dengan UU ITE. Untuk itu kita menyambut baik, sehingga akan memberi gambaran dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan untuk lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat di sela-sela acara Penandatangan Nota Kesepahaman dan Keputusan Bersama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintahan Daerah Provinsi, Kab/ko se-Sumatera Barat, dalam rangka Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Senin siang (23/10). Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua DPRD Ir. H. Yultehnil, Forkopinda, Sekjen, Sekdaprov Dr. H. Ali Asmar, MPd, beberapa pejabat di lingkungan BPK RI, Bupati/Walikota, Kepala BPK cabang Sumbar, Ketua DPRD kab/kota, Sekdakab/ko se Sumatera Barat.

Lebih jauh Irwan Prayitno menyampaikan, mekanisme sistem pengelolaan melalui teknologi informasi ini tentunya sesuatu yang baik dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas, terintegrasi, dan data-datanya mudah dilihat oleh petugas resmi.

Sistem ini tentu akan memberikan rasa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara, karena akan menjadi barometer dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari laporan tadi telah ada 5 daerah yang telah memiliki sistem tersebut di antaranya adalah Pemprov Sumbar, Kabupaten Pasaman,  Kota Pariaman, Kabupaten Pessel dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara untuk daerah-daerah lain semua akan menyusul  sebagaimana yang telah diprogram oleh BPK Sumbar. Mudah-mudahan semua ini dapat kita laksanakan secara baik di Sumatera Barat, harapnya.  

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dalam kesempatan itu menyampaikan salah satu manfaat dari terlaksananya ‘BPK sinergi’ dengan menerapkan informasi teknologi (IT) dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara sistemik. Menurut dia, manfaat lainnya untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dan mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan negara, serta dapat menambah subsidi demi kesejahteraan rakyat.

Penandatangan nota kesepahaman antara BPK dengan para entitas, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sinergitas antara BPK dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (audite) atau pihak lain yang terkait. Makanya untuk memperoleh data atau dokumen itu, BPK memprakarasai pembentukan pusat data dengan audite melalui strategi penggabungkan dan kecocokan, ujarnya

Sehingga adanya pusat data BPK itu, dapat dilakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut dia, melalui cara itu monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. Konsep itu disebut dengan “BPK Sinergi”, makanya selanjutnya dijalin kerja sama secara eletronik dengan ‘audite’ yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).
Saat ini, kata dia, sudah sebanyak 700 instansi yang telah melakukan penandatangan nota kesepahaman inisiatif BPK tersebut, baik lembaga pemerintah, BUMN, BUMD dan BI serta lainnya.

Inisiatif BPK RI akan dapat direalisasikan, diperlukan dukungan seluruh pimpinan daerah di negeri ini untuk menjalankannya. Pengelolaan dan pengendalian data melalui IT, tentu akan lebih aman dibandingkan dengan yang manual punya risiko seperti hilang dan kebakaran, ujarnya. [humasprov]