FPKS Minta Pemerintah Segera Tangani Konflik Sosial

JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mendesak pemerintah untuk bekerja lebih keras menyelesaikan konflik sosial akibat bentrok antarwarga yang merebak  diberbagai daerah dalam sebulan terakhir. FPKS menilai konflik sosial yang marak terjadi  belakangan ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dapat memicu disintegrasi bangsa.

Sekretaris FPKS KH Abdul Hakim mengungkapkan hal tersebut, Rabu (31/10), sebagai bentuk keprihatinannya menyusul kembali terjadinya bentrok antarwarga  di Makassar, Lampung Selatan, dan Sigi  yang menyebabkan belasan korban tewas dan puluhan rumah terbakar serta ribuan orang mengungsi.

“Konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Jika dibiarkan dan tidak segera diambil langkah progresif untuk menyelesaikannya, saya khawatir konflik seperti ini akan semakin banyak dan memicu disintegrasi bangsa,” kata Hakim yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Untuk itu, FPKS mendesak pemerintah  untuk segera menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi. Pemerintah, pemerintah daerah dan aparat, kata Hakim, harus duduk bersama untuk meredam berbagai konflik sosial yang merebak akhir-akhir ini.

Seperti diketahui, selama sepekan terakhir, sedikitnya terjadi tiga insiden bentrok antarwarga terjadi yaitu di Makssar, Lampung Selatan dan Sigi. Dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan, terlibat tawuran, Minggu (28/10) dini hari. Personel Brimob Polda Sulsel harus melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran kelompok warga Jalan Cenderawasih dengan warga Jalan Dangko.

Di waktu yang sama, terjadi bentrokan antarwarga di Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, Lampung. Akibat bentrokan warga ini, 14 orang tewas, puluhan rumah dan kendaraan dibakar dan ribuan warga mengungsi.

Hanya berselang dua hari, bentrok antar warga kembali terjadi di  Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kembali bentrok, Selasa (30/10) dini hari. Mereka saling serang menggunakan batu, anak panah, dan senjata rakitan.

Pemerintah sendiri mengakui jumlah konflik sosial di Tanah Air semakin meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial pada 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun kemudian meningkat pada 2012 menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus. Pemerintah juga sudah memetakan sedikitnya ada 183 titik daerah konflik sosial di Indonesia.

Efektifkan UU PKS

Tren peningkatan konflik sosial saat ini sangat disesalkan Abdul Hakim. Anggota DPR RI asal Lampung itu menyarankan pemerintah pusat dan daerah menggunakan Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) untuk mengantisipasi serta menyelesaikan berbagai konflik sosial ditanah air.

“Berbagai kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini karena pemerintah kurang sensitif atas kasus-kasus masa lalu yang mungkin bisa terulang lagi. Seperti di Lampung, itu sudah berulang kali terjadi friksi antar suku. Seharusnya bisa diantisipasi agar tidak meletup seperti sekarang sampai menyebabkan belasan orang tewas. Apalagi sudah ada UU PKS yang sangat jelas mengatur bagaimana mengantisipasi dan menyelesaikan sebuah konflik,” kata Hakim.

Di sisi lain, Hakim juga meminta semua pihak untuk bahu membahu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Tidak hanya diserahkan kepada pihak kepolisian saja, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah.

“Konflik sosial yang terjadi tidak hanya merugikan warga, tapi juga daerah tersebut karena pembangunannya terhambat juga dari segi biaya. Seharusnya aparat di tingkat kabupaten ataupun kecamatan bisa memadamkan api konflik selagi masih kecil. Misalnya ketika terjadi konflik yang melibatkan dua orang. Sehingga tidak sampai bentrok seperti ini,” kata Hakim.

Karenanya, Hakim menegaskan, pemerintah pusat dan daerah wajib mencegah konflik dengan mengadakan pertemuan bersama tokoh masyarakat secara rutin. Menurut Hakim, ada tiga hal yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik itu.  Yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. "Seharusnya itulah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah," bebernya. (dep)