Gubernur Irwan jadi Petugas Pajak

KETIKA ada undangan ke­pada sejumlah/100 pem­bayar pajak terbesar dari Ke­pala Kantor Wilayah Direk­torat Jenderal Pajak (DJP) Su­ma­tera Barat dan Jambi Mu­ha­mad Ismiransyah M Zain—yang baru diangkat/dilantik oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada jabatannya sejak Agustus 2012 lalu, Cucu Magek Dirih mengusahakan diri untuk hadir—lagi pula undangan dengan men­ye­but­kan nama/ada kesan supaya ja­ngan diwakilkan. Juga, ikut ha­dir dalam acara itu Gu­ber­nur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno Dt. Rajo Ban­daro Basa Psi. M.Sc. Di an­tara sesama pembayar pajak di Padang, Cucu Magek Dirih me­ngenal sejumlah hadirin, khu­sus­nya dunsanak pengusaha dari kawasan Pondok (sebutan po­puler untuk China Town/pe­cinaan untuk kota Padang Su­ma­tera Barat)—salah dari satu berkah yang dirasakan Cucu Magek Dirih menghadiri acara.

Yang sangat menarik, selain Cucu Magek Dirih juga ber­kenalan dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi yang baru—yang rupanya adalah orang Padang, adalah penam­pilan Gubernur Irwan Prayitno yang seakan sekaligus men­yam­pai­kan sosialisasi perpajakan kepada hadirin. Sungguh luar biasa, Gubernur Irwan tidak hanya menekankan penting/strategis pengetahuan tentang peranan pajak dalam kehidupan pe­merintahan dan pem­ba­ngu­nan, apalagi kesadaran untuk membayar pajak. Baik pajak pusat maupun pajak daerah. Ter­lebih lagi, walaupun berbicara tanpa teks, Gubernur Irwan ter­nya­ta menguasai materi yang disampaikannya prihal per­pa­jakan tersebut. Panjang lebar Gu­bernur Irwan bicara, sudah me­ng­ambilalih materi presentasi/sosialisasi yang sebelumnya su­dah disiapkan Kepala Kanwil DJP Muhamad Ismiransyah M Zain.

Gubernur Irwan Payitno, menguraikan besaran target penerimaan pajak pusat dan pajak daerah tahun 2012 dan rencana penerimaan tahun 2013 berikut angka-angkanya secara mendetail—secara skala nasional dan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Yang bagi Cucu Magek Dirih amat menarik, gaya/cara dan pembahasaan penyampaian sosialisasi pengetahuan tentang ke­beradaan/peranan pe­ne­ri­maan perpajakan membiayai pembangunan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Lunak, lem­but, tapi, tegas. Lunak dan lembut karena bagian dari upaya me­ngajak/membangun kesa­daran, dan tegas karena penting/stra­tegis penerimaan pajak mem­biayai kegiatan pemerintahan dan program pembangunan de­ngan menyebut sejumlah con­toh—yang dikemukakannya ada­lah pembangunan di Provinsi Suma­tera Barat sendiri.

Secara bergurau—sebe­tulnya justru serius, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi/M Ismiransyah M Zain sendiri se­bagai kepala Kanwil, justru me­nurut Cucu Magek Dirih lebih baik ”bukan orang pajak” semata yang menyampaikan sosialisasi, yang membagi informasi/pe­nge­tahuan tentang keberadaan/peranan perpajakan dalam pembangunan, dan membangun kesadaran membayar pajak/mengajak para pembayar pajak memenuhi kewajiban membayar pajak—termasuk mengetuk kesadaran pembayar pajak/calon pembayar pajak membayar pajak dengan jujur. Justru bilamana pihak DJP/Kanwil DJP mampu melibatkan  prominent figures/tokoh populer yang terpandang dan dihormati untuk ikut mela­kukan misi yang sama, hasilnya kemungkinan lebih efektif/ber­hasil? Sebagaimana halnya Gu­bernur Irwan Prayitno me­la­ku­kan/menjadi petugas pajak ma­lam itu.

MEMANG, paling tidak da­lam pemahaman/perspektif Cu­cu Magek Dirih, tingkat ke­sa­daran dan kepatuhan pembayar pajak—juga calon pembayar pajak—barulah sampai sebatas ”kewajiban” (tanda petik untuk memberikan aksentuasi), dan belum dalam perspektif ”ke­sa­daran” tentang keberadaan/peran penerimaan pajak dalam penyelengaraan kegiatan pe­me­rintahan/pembangunan!? Arti­nya, penyampaian informasi/pengetahuan tentang pajak masih belum maksimal/belum efektif/mungkin belum sepenuh tepat—sebagaimana yang sudah diu­payakan/diusahakan Kanwil dan cabang DJP sejauh ini. Seti­daknya belum lagi maksimal dalam melibatkan local prominent figures dalam/ikut berperan menyampaikan informasi/pe­nge­tahuan tentang keberadaan/peranan penerimaan pajak dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program pem­bangunan.

Saat berbicara langsung de­ngan Kepala Kanwil DJP Su­matera Barat dan Jambi M Is­miransyah M Zain/jajaran, Cucu Magek Dirih memperjelas keberadaan/peranan, cara/pen­dekatan, dan langkah Gubernur Irwan membagi informasi/pe­ngetahuan tentang pajak/pe­nerimaan pajak. Yaitu dalam analogi mengaitkan besar nilai pajak yang diterima cabang/Kanwil DJP dengan nilai ang­garan pembangunan—sungguh amat cerdas dan menyentak. Memang, realisasi pencapaian target penerimaan pajak DJP Sumatera Barat Jambi pada po­sisi 17 dari 31 DJP—itu sudah ter­masuk tertinggi secara nasional. Target penerimaan pajak PPN dan PPh Kanwil DJP Sumatera Barat Jambi Rp 5,362 triliun. Sumatera Barat Rp 2,78 triliun dan Jambi Rp 2,58 triliun. Rea­lisasi pencapaian penerimaan pajak Sumatera Barat Jambi 2010 dan 2011, 97 persen, dan untuk tahun 2012 diharapkan 100 persen. Sampai September 73 persen dari taget p 5,362 triliun. Tahun 2013, target DJP Sumatera Barat Jambi naik 22 persen, menjadi Rp 6,542 triliun.

Secara nasional, sampai 15 Oktober 2012, realisasi pe­ne­rimaan pajak tahun 2012 baru 70,52 persen, atau baru Rp 624,­164 triliun dari target. Realisasi penghasilan dari minyak/gas Rp 66,43 triliun dari target Rp 67,91 triliun. Realisasi dari penerimaan pajak penghasilan nonmigas mencapai 68,82 pesen dari target Rp 445,733 triliun. Dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan barang mewah sedikit lebih baik dibanding penerimaan PPh nonmigas. Pe­nerimaan PPN dan PPn BM se­besar Rp 241,04 triliun  atau 71,73 persen dari target PBNP 2012, Rp 336,05 triliun. Perkembangan kinerja penerimaan pajak tahun 2012 tersebut cukup membuat gamang Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Walau realisasi tahun 2012 demikian, taget tahun 2013 pula, justru naik signifikan.

Menurut Rancangan Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013, pe­me­rintah menargetkan pen­dapatan negara Rp 1.529,67 triliun naik 12,6 persen dari APBNP 2012. Belanja tahun 2013 naik 8,7 persen menjadi Rp 1.683,01 triliun. Peningkatan sumber pendapatan dan pengeluaran negara menyebabkan ada defisit anggaran 2013 Rp 153,34 triliun (1,65 persen) dari product domestic bruto (PDB) dibandingkan (2,23 ­persen) dari PDB pada APBNP 2012. Dari nilai APBN 2013, target pendapatan pajak Rp 1.193 triliun atau naik 17,4 persen diban­dingkan penerimaan pajak tahun 2012, Rp 1.016,2 triliun. Pen­da­patan PPh ditargetkan Rp 548,8 triliun, naik 13,9 pesen dibanding tahun 2012. Dalam kondisi dan perkembangan global, khusus krisis keuangan di Eropa, dan kinerja perkembangan pene­rimaan tahun 2012, target pe­ne­rimaan Indonesia dalam APBN 2013 itu relatif berat.

Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB), untuk tahun 2012 ditargetkan Rp 661,2 miliar, dan sampai akhir Agustus 2012 realisasi tercapai Rp 395,2 miliar, atau baru 59 persen—seharusnya sampai Juli sudah 66 persen. Sebetulnya sampai Agustus 2012 ditargetkan 19.954 unit pajak kendaraan bermotor baru yang terealisasi hanya 10.576 unit. Potensi penerimaan ditargetkan Rp 6,55 miliar yang terealisasi hanya Rp 4,17 miliar atau 63,63 persen. Dan, BBNKB kendaraan baru ditargetkan 19.954 unit, yang terealisasi 10.576 unit ken­da­raan. Realisasi penerimaan Rp 27,6 miliar dari target Rp 41,4 miliar. Jika dilihat target Januari-Agustus 2012 dari dua jenis penerimaan, senilai Rp 520,5 miliar yang terealisasi sebesar Rp 290,2 miliar, 55,75 persen.

KARENA itu, apa disam­pai­kan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Dt Rajo Bandaro Basa ketika berbicara pada per­temuan dan ramah-tamah 100 pembayar pajak terbesar di Hotel Pangeran Padang lalu, sama hal kegamangan Menteri Ke­ua­ngan Agus Martowardojo, ke­mu­ngkinan berangkat dari concern beliau tehadap kinerja pe­ne­ri­maan pajak daerah Su­matera Barat sendiri. Kelihatannya, Gu­ber­nur Irwan amat bersungguh-sungguh untuk mengajak semua pihak di sini menyadari keter­kaitan langsung antara wajib pajak dan penerimaan pajak serta penyelenggaraan pemerintahan/program pembangunan. Bahkan tak hanya masalah penerimaan pajak daerah, juga penerimaan pajak pusat. Sebab, Sumatera Barat termasuk provinsi—ber­sama 19 kabupaten/kota, me­ne­rima dana APBN yang lebih besar daripada nilai pajak yang dibe­rikan sebagai penerimaan APBN.

Karena itu pula, ketika ber­bicara dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat Jambi M Is­miransyah M Zain, Cucu Magek Dirih menyampaikan ke­mu­ng­kinan kalaborasi Kanwil DJP Sumatera Barat Jambi de­ngan pemda provinsi dan pemda ka­bu­paten/kota se-Provinsi Sumatera Barat semakin diperjelas for­mulanya. Misalnya, pihak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mem-break down target pene­rimaan pajak tidak hanya me­nurut skala provinsi, tapi, juga skala kabupaten/kota—bahkan skala kecamatan. Berapa nilai semua pendapatan pajak satu kecamatan dan atau tiap ka­bupaten/kota, misalnya, dan pemerintah daerah dapat mem­buat analogi berapa pula nilai dari anggaran pembangunan periode tahun berjalan yang sama untuk kecamatan dan atau untuk kabupaten/kota yang berang­kutan: apa lebih besar pen­da­patan pajak atau lebih besar dana pembangunan?

Dalam perspektif/rencana strategis demikian, Kanwil DJP dan juga Badan Pengelola Keu­a­ngan Daerah provinsi dan ka­bupaten/kota se-Provinsi Su­matera Barat bekerja sama de­ngan mengajak pula sejumlah potensi ketokohan di tingkat bawah (kecamatan dan nagari/kelurahan): seperti alim-ulama/ninik-mamak/cadiak-pandai/bundolanduang dan potensi pro­minent figures lainnya untuk membagi informasi/pe­nge­ta­huan tentang pajak, posisi/pe­ranan penerimaan pajak dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pem­ba­ngu­nan, dan dalam mem­bangun kesadaran tentang membayar pajak. Dalam keberadaan posisi/peranan penerimaan pajak dalam APBN dan juga APBD provinsi/kabupaten/kota, maka kondisi maksimal demikian mutlak di­bangun/dikondisikan/dilak­sa­na­kan. Dalam hal demikian, me­nurut Cucu Magek Dirih, Gu­bernur Irwan Prayitno men­jadi pioneer! (*)

H. Sutan Zaili Asril
Wartawan Senior

Padang Ekspres 5 November 2012