Irwan Prayitno: Pemprov Selalu Berikan Perhatian Serius terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

Padang – Sedikitnya 200 ribu unit rumah tidak layak huni masih terdapat di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, sehingga secara bertahap perbaikan dan rehab rumah tidak layak huni melalui berbagai program terus dilakukan. Pemerintah selalu memberikan perhatian serius terhadap penurunan angka kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada acara sosialisasi tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Padang, Selasa (26/2). Ikut hadir dalam kesempatan itu Ketua Tim Penggerak PKK Sumbar Ny. Nevi Irwan Prayitno, Ketua BKOW Ny Ida Muslim Kasim, Ketua DW Ny. Anita Ali Asmar, Kabid Perumahan Disprasjal dan Tarkim Sumbar Ir.Fachruddin, Ketua PKK Kab/ko, dan Fasilator se-Sumatera Barat. 

Gubernur mengatakan, persoalan kemiskinan yang ada di daerah ini tentunya menjadi tugas semua pihak dan pemerintah terus mendorong percepatan penuntasan angka kemiskinan tersebut  dengan berbagai program hampir pada setiap kementerian.

Bahkan, saat ini Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar melaksanakan program perbaikan, rehab rumah tidak layak huni yang merupakan bagian dari 14 indikator di mana salah satunya, pada point lima, ketersedian rumah sehat dan layak huni.

Program perbaikan rumah tak layak huni tersebut dalam proses dilakukan oleh berbagai pihak termasuk sinergistas dengan program PKK yang telah mendapatkan 180 unit dari 1.795 unit rumah tak layak huni dalam APBD Sumbar selama 2013. Melalui perbaikan rumah tidak layak huni, merupakan langkah tembak langsung, sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan karena lebih efektif, katanya

Pada tahun ini di Sumbar dalam program dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dialokasikan sebanyak 6.000-an unit dan diharapkan tahun depan meningkat jadi 10.000 unit. Selain itu, Bazda Provinsi juga punya program untuk membantu penuntasan kemiskinan termasuk permukiman, tapi masih dalam tahap persiapan.

“Sumbar saat ini angka kemiskinan sudah berada pada 8,1 persen atau lebih rendah dari nasional sebesar 11 persen lebih,” kata Irwan.

Gubernur Irwan Prayitno juga menghimbau peran PKK bersama kader di daerah dapat melakukan sosialisasi program bedah rumah layak huni dan penting disejalankan dengan kegiatan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan pembinaan UKM serta keluarga berencana.

Karena dalam kesempatan itu, gubernur menyampaikan masyarakat miskin sebenarnya tidak menginginkan anak banyak, tapi salah satu faktornya karena belum mengetahui program KB secara utuh, selain sarana infrastuktur listik belum lagi sampai ke daerah secara menyeluruh, sehingga kegiatan, jika malam tidak ada kegiatan yang memberikan mereka pencerahan ataupun informasi.

Sekarang dilihat angka pertumbuhan kelahiran di Sumbar sebesar 2,8 persen atau masih tinggi dari nasional yang posisinya 2,4 persen.  Kendatipun masih tinggi pertumbuhan kelahiran Sumbar, tapi sudah mengalami penurunan dari 3,2 persen menjadi 2,8 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga mengantarkan meraih penghargaan tingkat nasional, ungkapnya.

Ketua Tim PKK Sumbar, Ny. Nevi Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyampaikan, masih lemahnya kemauan daerah dalam mencari peluang tambahan dana “ Manjuluak “ kegiatan perbaikan rumah, maupun kegiatan pembangunan sosial kepada pemerintah pusat.

Banyak peluang dana yang begitu besar sebenarnya di pusat, tinggal bagaimana kita membuat terobosan program dan proposal pembangunan daerah miskin di daerah kita masing-masing. Kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi siap menfasilitasi bersama Gubernur dan SKPD terkait, ujarnya. [humasprov]

beritapkssumbar.wordpress.com