Politik Adu Domba

Oleh Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Politik adu domba telah terkenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Bangsa penjajah saat itu menamakannya sebagai devide et impera. Ini adalah sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintah penjajahan Belanda untuk kepentingan politik, militer dan ekonomi. Politik adu domba digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia.

Secara prinsip, praktik politik adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan (mengadu domba) kelompok besar yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuatan. Tujuannya adalah agar kekuatan tersebut terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tak berdaya. Dengan demikian kelompok-kelompok kecil tersebut dengan mudah dilumpuhkan dan dikuasai.

Unsur-unsur yang digunakan dalam praktik politik jenis ini adalah; 1. menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah terbentuknya sebuah aliansi yang memiliki kekuatan besar dan berpengaruh, 2. memunculkan banyak tokoh baru (tokoh boneka?) yang saling bersaing dan saling melemahkan, 3. mendorong ketidak percayaan dan permusuhan antar masyarakat, 4. mendorong konsumerisme yang pada akhirnya memicu timbulnya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Di negara asalnya Belanda, politik devide et impera sudah lama tak digunakan lagi. Belanda saat ini saat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Namun justru di Indonesia politik itu nampaknya masih membekas dalam dan masih saja digunakan. Apalagi setelah era reformasi yang oleh banyak pihak dinilai salah kaprah. Legislatif seperti berlawanan dengan eksekutif, partai A saling melemahkan partai B, begitu sebaliknya dan seterusnya. Padahal justru seharusnya saling bekerjasama dan saling memperkuat dan melengkapi.

Siapa saja bisa dijadikan domba aduan, dari warga masyarakat biasa sampai warga kelas atas bisa jadi objek sasaran. Sesama pedagang bisa dipicu perpecahan, gara-gara masalah kecil bisa berkembang menjadi konflik yang besar. Perbedaan agama, suku dan sebagainya bisa memunculkan percikan api konflik yang bila diberi bensin segera berkobar menjadi konflik besar. Kita sudah banyak melihat buktinya terjadi sehari-hari. Media massa seperti bertepuk tangan dan seolah-olah ikut memberi semangat melihat kejadian ini. Inikah yang dimaksud dengan reformasi dan demokrasi?

Dalam politik adu domba, konflik sengaja diciptakan. Perpecahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terwujudnya aliansi yang bisa menentang penjajah (imperialisme), entah itu kekuasaan di pemerintahan, di partai, kelompok di masyarakat, dan sebagainya. Pihak-pihak atau orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan kekuasaan, dibantu atau dipromosikan, mereka yang tidak bersedia bekerjasama, segera disingkirkan.

Ketidak percayaan terhadap pimpinan atau suatu kelompok sengaja diciptakan agar pemimpin atau kelompok tersebut tidak tumbuh besar dan solid. Adakalanya tidak hanya ketidak percayaan, bahkan permusuhan pun sengaja disemai. Teknik yang digunakan adalah agitasi, propaganda, desas-desus, bahkan fitnah. Praktik seperti itu tumbuh subur saat ini.

Di zaman penjajahan Belanda, mereka menggandeng beberapa pribumi untuk menjadi karyawan mereka, diberi kehidupan yang layak, tapi sadar atau tidak, mereka dikondisikan untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Raja di satu kerajaan diadu domba dengan raja lain yang pada akhirnya menimbulkan peperangan dan perpecahan. Alhasil saat itu tidak muncul sebuah kerajaan yang besar dan kuat.

Di tengah masyarakat kita dewasa ini, di tengah era informasi yang sangat liberal, praktik adu domba itu menjadi tontonan sehari-hari. Kita secara vulgar disuguhi berita-berita tentang perseteruan antar kelompok untuk memperebutkan kekuasaan, saling tuding, saling caci-maki, saling sikut dengan intrik-intrik politik yang sangat kasar dan kejam. Penggiringan isu, disadari atau tidak, dilakukan sedemikian rupa untuk saling menghancurkan.

Di era merdeka dan modern seperti saat ini, tentu kita tidak ingin dijadikan domba aduan oleh siapapun dan pihak manapun. Imperalisme maupun neo imperalisme, tidak boleh lagi menjadi raja di negeri yang kita cintai ini, apalagi di Sumatera Barat negeri asal penggagas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Password untuk mengatasi masalah ini sama dengan yang kita gunakan saat mengusir penjajah Belanda dulu, yaitu persatuan dan kesatuan. Mari bersatu menghimpun kekuatan bersama, jangan mau dinina-bobokan dan lalu diadu domba. Indonesia adalah negara besar dan memiliki potensi yang besar. Dengan kesatuan dan persatuan, insya Allah kita capai kejayaan bersama dalam waktu singkat. Amiin. ***

Padang Ekspres, 27 Februari 2013