Sumbar Raih Penghargaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

PADANG — Sumatra Barat kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini lewat bidang kelautan dan perikanan, sebagai provinsi berprestasi dalam mendukung program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kita satu-satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan tingkat kabupaten/kota diraih Cirebon,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri kepada Singgalang, kemarin.

Penghargaan itu diserahkan Dirjen Kelautan dan Pesisir Pulau-pulau Kecil, Sudirmat Saad di Bandung, Rabu (6/3). Keberhasilan Sumbar meraih penghargaan ini tidak terlepas dari kepedulian dan upaya-upaya konkret yang dilakukan terhadap kawasan pesisir.

Upaya itu tak hanya dalam bidang pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, tapi juga perbaikan lingkungan masyarakat dan mitigasi bencana.

Dalam bidang ekonomi, sejak 2012, DKP Sumbar bersama lintas sektoral telah melakukan Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp).

Pada 2012, Pemprov Sumbar menargetkan pengentasan kemiskinan 1.400 KK pada 21 nagari yang terdapat di 18 kecamatan pada 7 kab/kota.

“Dari target, ternyata bisa terealisasi sampai 1.472 KK. Tahun ini, target sama de ngan tahun lalu,” sebutnya.
Adapun bantuan yang diberikan, yakni sarana prasarana penangkapan, berupa fish box, gillnet, tramel net, mesin tempel, long tail.

Pada bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil, juga membantu fish box, cool box, etalase, spog roda tiga, alat pengering, depot es, lemari asap, alat pendingin, dan freeze. Bidang Budidaya juga membantu jaring tancap. “Secara total DKP membantu 1.630 unit,” jelasnya.

Sedangkan, Dinas Pertanian Sumbar membantu 20.000 bibit buah-buahan, Dinas Peternakan, 99 ekor sapi, Dinas Perindag membantu dua paket alat pengolahan, Dinas Nakertrans membantu 16 unit alat perbengkelan dan 16 unit mesin jahit, sedangkan Dinas Perkebunan memberikan pelatihan asap cair untuk 30 orang peserta. “Untuk mempermudah nelayan, di Sumbar terdapat lima unit Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN), yang dua diantaranya dibangun pada 2012 dari dana pusat. Juga ada dua unit Bank Perkreditan Rakyat di Agam dan Pesisir Selatan,” jelasnya lagi.

Pada bidang konservasi, terdapat tujuh kawasan konservasi laut dan pesisir di kab/kota dan telah ada SK dari Walikota dan Bupati. Luasnya mencapai 445.957,78 hektare.
Untuk menjaga habitat ikan yang mulai langka juga terdapat lubuk larangan yang jum lahnya kini mencapai 867 buah.

Untuk menjaga lingkungan, juga telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya menanam pohon dan mangrove. Jumlah pohon pelindung pantai yang telah ditanam DKP Sumbar mencapai 9.400 batang di Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Agam.

Sedangkan, mangrove yang telah ditanam mencapai 47.500 batang di Pasbar, Kota Pariaman dan Padang. “Mitigasi bencana kita juga sudah berperan dengan memberikan pengajaran kepada anak sekolah melalui komik siaga bencana,” urainya.

Tak sebatas itu, Pemprov Sumbar juga sudah membuat berbagai regulasi, seperti Perda tentang Terumbu Karang, Perda Wilayah Pesisir, Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ini sejalan dengan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Tak hanya itu, dalam RTRW Sumbar juga sudah ada tentang wilayah pesisir. Bahkan kab/kota sudah membuat zonasi dan ini semua sesuai pro-gram nasional,” pungkasnya. (104)

Singgalang