Jakarta - Rencana pemerintah mengambil keputusan opsi dua harga
terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat dukungan
pimpinan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Opsi dua harga
ini dinilai yang terbaik di tengah kondisi stabilitas makroekonomi dan
perkembangan politik saat ini.
"Dengan opsi dua harga ini maka target penerima subsidi terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita mitigasi," kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Mohamad Sohibul Iman, beberapa saat lalu (Rabu, 17/4).
Dari awal isu ini berkembang, Iman sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggambungkan dua kebijakan sekaligus. Yakni menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk golongan yang mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih berhak.
"Kebijakan ini cukup mudah dan applicable, dengan bantuan teknologi seperti RFID dan komitmen eksekusi dan supervisi di lapangan, InsyAllah bisa berjalan dengan lancar," kata Sohibul, sambil mengatakan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan memang kebijakan yang termudah, tapi bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini.
Menurut Iman, kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk. Inflasi Januari- Maret 2013 sudah mencapai 2,43 persen, dan angka ini jauh melampaui inflasi pada periode yang sama di tahun 2012 dan 2011 yang masing-masing hanya mencapai 0,88 persen dan 0,7 persen. Sementara multiplier effect kenaikan harga BBM secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin.
"Namun akan berbeda dampaknya jika skema dua harga ini yang kita pilih, yakni Rp 6500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp4500 per liter untuk motor dan angukatan umum, efek inflasinya bisa diredam hanya kepada pemilik kendaraan pribadi saja. Masyarakat menengah ke bawah cukup terlindungi," demikian Iman.
RMOL
"Dengan opsi dua harga ini maka target penerima subsidi terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita mitigasi," kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Mohamad Sohibul Iman, beberapa saat lalu (Rabu, 17/4).
Dari awal isu ini berkembang, Iman sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggambungkan dua kebijakan sekaligus. Yakni menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk golongan yang mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih berhak.
"Kebijakan ini cukup mudah dan applicable, dengan bantuan teknologi seperti RFID dan komitmen eksekusi dan supervisi di lapangan, InsyAllah bisa berjalan dengan lancar," kata Sohibul, sambil mengatakan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan memang kebijakan yang termudah, tapi bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini.
Menurut Iman, kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk. Inflasi Januari- Maret 2013 sudah mencapai 2,43 persen, dan angka ini jauh melampaui inflasi pada periode yang sama di tahun 2012 dan 2011 yang masing-masing hanya mencapai 0,88 persen dan 0,7 persen. Sementara multiplier effect kenaikan harga BBM secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin.
"Namun akan berbeda dampaknya jika skema dua harga ini yang kita pilih, yakni Rp 6500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp4500 per liter untuk motor dan angukatan umum, efek inflasinya bisa diredam hanya kepada pemilik kendaraan pribadi saja. Masyarakat menengah ke bawah cukup terlindungi," demikian Iman.
RMOL
0 komentar:
Posting Komentar