27 Juta Masyarakat Miskin Belum Tercover Jaminan Sosial

JAKARTA—Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah menaikan anggaran penanganan kemiskinan mengingat saat ini masih ada 27 juta lebih masyakat miskin yang belum tercover jaminan sosial.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI KH Abdul Hakim, Kamis (6/9), mengatakan dalam RAPBN 2013 pemerintah hanya menganggarkan Rp2,88 triliun untuk jaminan sosial bagi 2,4 juta rumah tangga sasaran miskin (RTSM) melalui program PKH atau BLT bersyarat. Dengan demikian masih ada sekitar 27 juta lebih warga miskin yang belum mendapatkan PKH.

“Hingga 2013, pemerintah baru mampu mengcover 8 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 30,02 juta per Maret 2011. Sisanya lebih dari 27 juta warga miskin belum mendapatkan jaminan sosial berupa BLT bersyarat ini,” kata Abdul Hakim, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover PKH itu disesalkan Abdul hakim, mengingat UU No.13 tahun 2011 mengamanatkan penanganan untuk fakir miskin. Karena itu, anggaran untuk PKH harus terus dinaikan karena penanganan masyarakat miskin tidak bisa ditunda-tunda.

“Orang miskin harus mendapatkan penanganan prioritas. Mereka butuh makan, pakaian dan lapangan kerja agar bisa tetap hidup,” kata Hakim.

Selain PKH, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan stimulan KUBE dan UEP. Untuk penanggulangan kemiskinan di perdesaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp291,85 miliar dan penanggulangan kemiskinan perkotaan sebesar Rp133,23 miliar.

“Stimulan KUBE dan UEP ini bertujuan memberikan akses kesemapatan bekerja dan berusaha bagi keluara miskin. Untuk perkotaan, targetnya ada 32.600 KK untuk masing-masing program KUBE dan UEP,” kata Hakim.

Dibawah RPJM

FPKS meminta pemerintah untuk lebih progesif menurunkan angka kemiskinan mengingat target  angka kemiskinan 9,5—10,5 persen pada tahun 2013 masih jauh dari target angka kemiskinan dalam RPJM tahun 2014 yang sebesar 8 persen.

“Seharusnya proyeksi pengurangan angka kemiskinan harus dibuat lebih ambisius dan progresif mengingat masih jauhnya sasaran angka kemiskinan tahun 2013 yang sebesar 9.5-10.5 persen dari target RPJM sebesar 8 persen. Apalagi penurunan angka kemiskinan periode Maret 2011 hingga Maret 2012 masih sangat rendah hanya 0,4 persen,” kata KH Abdul Hakim, Sekretaris FPKS DPR RI, Kamis (6 -9).

Karena itu, kata Hakim, FPKS mendesak pemerintah untuk meningkatkan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berakar dari kemiskinan perdesaan dan pertanian. Berdasarkan data BPS, 63,2 persen penduduk miskin berada di perdesaan  dan 57,78 persen penduduk miskin bekerja disektor pertanian.

Salah satu kebijakan yang harus dituntaskan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur  pertanian dan pedesaan secara masif, melaksanakan amanat UU No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan melakukan meningkatkan anggaran untuk penanganan kemiskinan.

“Pasal 5 UU No.13 tahun 2011 menugaskan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, juga masyarakat untuk melakukan penanganan kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penanganan fakir miskin diberikan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang yang layak, bantuan perumahan, pelayanan kesehatan, akses mendapatkan pekerjaan dan sebagainya,” kata Hakim, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.***

fpksdprri